DPRA Ikut Campur Masalah Pengosongan Rumah Dosen USK

  • Whatsapp
Warga Kopelma Darussalam Tolak Penggusuran Rumah Dinas. Foto: @KBA.One

TheTapaktuanPost | Banda Aceh. Berbagai pihak mempertanyakan surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), perihal meminta manajemen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh supaya menunda rencana pengosongan rumah dinas yang masih ditempati para keluarga dosen, di komplek Kopelma (Kota Pelajar/Mahasiswa) setempat.

Padahal USK telah menyurati keluarga mantan dosen harus segera keluar rumah dinas hingga batas waktu akhir Maret 2021. USK segera akan membangun gedung baru di lokasi rumah dinas tersebut.

Bacaan Lainnya

Surat dari DPRA itu diteken oleh Ketua Dahlan Jamaluddin dan dilayangkan kepada Rektor USK Samsul Rizal Jumat (26/2/2021).

Surat campur tangan dewan terhormat terhadap lembaga vertikal itu dianggap mengusik rencana pembangunan gedung baru FKIP (Fakultas Ilmu Kependidikan) dan Rumah Sakit Pendidikan di lahan milik USK.

Ini juga berpengaruh terhadap proses laju pergerakan kemandirian kampus ke arah lebih baik sebagaimana tuntutan zaman.

Protes isi surat yang dinilai melampaui kewenangan tersebut bukan saja dari kalangan pemerhati masalah pendidikan dan tokoh cendikia di Serambi Mekkah tetapi juga anggota DPRA. Khairil Syahrial Ketua Komisi III DPRA, membidangi Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi, Ia mengaku heran mengapa sebagian anggota dewan termasuk Ketua semudahnya terpengaruh dengan keterangan para keluarga mantan dosen saat mendatangi gedung dewan pekan lalu. Sehingga secepatnya melayangkan surat kepada pihak Universitas Syiah Kuala.

“Saat pertemuan dengan dewan memang ada diantara keluaga mantan dosen itu yang menangis minta perhatian kami. Herannya ada anggota dewan juga ikut meneteskan air mata mendengar keluhan mereka. Tapi saya tidak, karena sebelumnya sudah ada masukan dari pihak lain bahwa rumah-rumah dinas itu sudah disalah fungsikan,” kata Khairil Syahrial kepada mediaindonesia.com, Minggu (28/2/2021).

Dikatakan Khairil Syahrial, dirinya tidak ikut bertanggung jawab terhadap surat DPRA terkait meminta penundaan pengosongan rumah dinas itu. Apalagi sampai mencampuri soal penertiban di ruang lingkup lembaga USK.

“Saya tidak simpati, apalagi setelah terungkap ada mertua seorang anggota dewan yang keluarga mantan dosen juga harus ikut tergusur dari Kopelma USK. Itu untuk pentingan ribuan generasi kita jangan sampai salah kaprah demi maksud yang sangat kecil,” tambah Khairil.

Ketua IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Universitas Syiah Kuala, Sulaiman Abda mengungkapkan ratusan rumah dinas yang sekarang masih ditempati keluarga mantan dosen sejak puluhan tahun silam, banyak telah dirubah bentuk seperti tempat tinggal milik pribadi. Tidak sedikit dibangun kamar baru, lalu disewakan sebagai rumah kos mahasiswa.

Ada juga disulap sebagai warung atau dijadikan tempat usaha rumah tangga. Semua ini dilakukan oleh para sanak keluarga mantan dosen secara ilegal tanpa izin Rektorat Universitas Syiah Kuala.

Ironisnya di antara mereka yang enggan keluar dari rumah dinas itu terdapat orang-orang terhormat. Apalagi belakangan ini tergolong vokal terhadap berbagai pelanggaran.

“Mudah mudahan semuanya selesai dengan hati sejuk dan pikiran yang bijak. Semua kita bersaudara dan manusia tidak murni dari kekhilafan” pinta mantan Wakil Ketua DPRA ini.

Sebelumnya, DPRA melayangkan surat bernomor 160/443 ditandatangani oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, ditujukan kepada Rektor USK Samsul Rizal.

Tembusannya ditujukan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pimpinan DPRA, Ketua Komisi III DPRA, Ketua Komisi VI, Kepala BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) serta Koordinator Forum Keluarga Kopelma. (mediaindonesia.com)

Pos terkait