TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, kembali mencuat. Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hamra, secara terbuka menyoroti lemahnya kepemimpinan kepala daerah tersebut, terutama di tengah krisis bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
H. Mirwan saat ini tengah menjalani sanksi nonaktif selama tiga bulan setelah diketahui meninggalkan Aceh Selatan di saat daerahnya dilanda bencana. Bagi Hamra, sanksi itu mencerminkan persoalan yang lebih dalam, absennya kepemimpinan ketika masyarakat paling membutuhkan kehadiran negara.
“Penanganan bencana hingga hari ini belum sepenuhnya teratasi. Dampaknya masih dirasakan masyarakat, dan ini menunjukkan lemahnya kendali kepemimpinan,” kata Hamra dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Hamra, krisis bencana seharusnya menjadi ujian utama bagi seorang kepala daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menilai, ketidakhadiran bupati di daerah pada masa darurat telah memperparah lambannya penanganan dan koordinasi di lapangan.
Tak hanya soal bencana, Hamra juga mengungkapkan persoalan klasik dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Selama memimpin Aceh Selatan, kata dia, H. Mirwan kerap tidak hadir dalam agenda-agenda penting bersama DPRK.
“Beberapa rapat strategis dengan dewan sering ditinggalkan. Ini bukan sekali dua kali, tapi berulang. Padahal rapat-rapat itu menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.
Situasi tersebut, menurut Hamra, telah menggerus kepercayaan dan menghambat fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai, pola kepemimpinan yang minim komunikasi dan koordinasi berpotensi merugikan masyarakat Aceh Selatan secara luas.
Atas kondisi itu, Hamra secara tegas mendorong DPRK Aceh Selatan untuk menggunakan hak interpelasi. Langkah tersebut dinilainya sebagai mekanisme konstitusional yang sah untuk meminta penjelasan resmi dari kepala daerah terkait kebijakan dan kinerjanya.
“DPRK tidak boleh diam. Hak interpelasi harus digunakan agar semuanya terang-benderang. Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.
Pernyataan Hamra menambah panjang daftar kritik terhadap kepemimpinan H. Mirwan MS. Di tengah bencana yang belum sepenuhnya pulih, tekanan politik di parlemen daerah kini kian menguat, menandai babak baru dinamika pemerintahan Aceh Selatan.
