TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Aksi unjuk rasa belasan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Aceh Selatan (Gerpas) di Halaman Kantor Bupati Aceh Selatan, Jumat (21/5/2021) petang di sorot dan di kritik tajam.
Pasalnya, aksi yang sebelumnya berjalan damai dan tertib ini tiba-tiba tercoreng dan ternodai dengan pernyataan yang dinilai sangat tendensius terkesan menjurus fitnah karena menggunakan bahasa ambigu tidak berdasarkan fakta dan data-data otentik yang bisa dipertanggungjawabkan.
Penilaian ini disampaikan Koordinator Lembaga Pemerhati Parlemen Aceh (LPPA), Muzakir, dalam siaran pers kepada Redaksi TheTapaktuanPost di Tapaktuan, Jumat (21/5/2021) malam, menyikapi aksi elemen sipil tersebut.
“Sebenarnya aksi unjuk rasa damai yang digelar rekan-rekan Gerpas sudah sangat tepat sebagai control sosial terhadap pemerintah. Kawan – kawan mahasiswa dan pemuda sebagai “agen of change” memang harus berpikir kritis mengawal jalannya roda pemerintahan. Menurut kami, seluruh pihak harus mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gerpas, karena hari ini masih ada elemen sipil yang peduli terhadap kemajuan pembangunan daerah kampung halamannya,” kata Muzakir.
Dari amatan pihaknya, sambung Muzakir, dari beberapa poin tuntutan yang disampaikan kepada Bupati Aceh Selatan dinilai sudah tepat dan bagus sebagai bagian dari kritikan dan masukan yang konstruktif dalam rangka mendorong dan mempercepat kemajuan pembangunan daerah.
Namun yang disayangkan adalah pernyataan Mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhanhaji Barat (Ippelmabar), Ozy Risky, dalam orasinya yang menyebutkan bobroknya roda Pemerintahan Aceh Selatan selama ini karena adanya matahari kembar.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan seperti ini justru keluar dari oknum pemuda dan mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar (Intelektual). Sebab ini merupakan sebuah tuduhan yang masih bersifat sebuah asumsi dan opini liar yang tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan. Kami khawatir, pernyataan sangat tendensius ini akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan AZAM dibawah nahkoda Bupati Tgk. Amran yang pada hari ini sedang giat-giatnya dan fokus membangun daerah,” sesal Muzakir.
Mantan Wakil Ketua Pemuda Aceh Selatan (PAS) ini menegaskan, tuduhan adanya matahari kembar itu merupakan tudingan yang menjurus fitnah sangat keji dan zalim. Sebab berdasarkan amatan pihaknya, pucuk kepemimpinan Kabupaten Aceh Selatan pada hari ini jelas-jelas berada dibawah kekuasaan mutlak, tunggal dan penuh Bupati Tgk. Amran menggantikan mantan Bupati (Alm) H. Azwir S.Sos yang meninggal dunia. Dibawah kendali Bupati Tgk. Amran, roda Pemerintahan Aceh Selatan pun berjalan normal dan baik-baik saja “on the track” yang dibuktikan dari tidak adanya persoalan hukum yang timbul karena dijalankan tetap mempedomani aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Makanya kami menolak dan mengkritik keras pernyataan adanya matahari kembar tersebut. Jika pun ada tolong dibuktikan berdasarkan fakta dan data-data konkrit. Jangan gara-gara ucapan “lidah tak bertulang” oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, bisa menimbulkan benih-benih dan percikan konflik di internal Pemkab Aceh Selatan. Selaku generasi intelektual terpelajar, seharusnya memberikan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun, jangan justru terseret dan ikut-ikutan dalam pusaran kepentingan politik pihak tertentu. Seharusnya kita mendukung Pemerintahan Aceh Selatan yang baru transisi pasca meninggalnya (Alm) Bupati H. Azwir yang saat ini sedang melakukan pembenahan di segala sektor,” tegas Muzakir.
Ia meminta kepada semua pihak yang berseberangan politik dengan Pemerintah AZAM, dapat melihat dan menilai sebuah duduk persoalan secara objektif dengan tidak mengenyampingkan berbagai prestasi dan keberhasilan yang telah di raih serta terobosan – terobosan baru yang telah dan sedang di gagas oleh Bupati Tgk. Amran.
Meskipun demikian, Koordinator LPPA, Muzakir mengaku tidak menutup mata juga terhadap beberapa kekurangan kinerja Pemkab Aceh Selatan sebagaimana kritikan dan koreksi yang disampaikan para pengunjuk rasa dari Gerpas itu. Tapi pihaknya tetap meminta agar Gerpas melihat duduk persoalan secara objektif. Sebab dari beberapa visi-misi pasangan AZAM yang disorot tersebut, sebagian besar diantaranya sudah sukses di realisasikan seperti santunan kematian yang merupakan salah satu poin visi-misi utama dan prioritas pasangan AZAM, meskipun masih perlu adanya pembenahan dalam teknis penyalurannya agar semakin mempermudah masyarakat di gampong-gampong.
Sedangkan terkait beberapa persoalan lainnya yang saat ini dinilai belum memenuhi ekspektasi publik, seperti menurunnya PAD, penanganan bencana banjir lebih maksimal dan terintegrasi serta beberapa SKPK masih dijabat pelaksana tugas (Plt), diminta agar menjadi attensi khusus untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Aceh Selatan.
“Tentu Pemkab Aceh Selatan akan terus mencari solusi terbaik namun perlu di ingat bahwa semua itu butuh proses tidak seperti membalikkan telapak tangan. Seperti terkait kebijakan refocusing anggaran dampak Covid-19. Keputusan yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat ini tentu harus sangat hati-hati di putuskan oleh Pemkab Aceh Selatan melalui berbagai skema. Dan perlu di ketahui bahwa kebijakan refocusing anggaran ini tidak hanya terjadi di Aceh Selatan saja tapi juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia bagian dari senergitas pusat dan daerah dalam penanganan wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana kesehatan Nasional non-alam,” ungkapnya, seraya kembali meminta kepada semua pihak agar melihat duduk persoalan secara objektif dalam kaca mata profesionalitas dan intelektualitas bukan dalam kaca mata muatan politik kepentingan pihak tertentu.
Kekosongan Wakil Bupati
Koordinator LPPA, Muzakir juga menanggapi terkait pernyataan Gerpas dalam aksi unjuk rasanya yang menyoroti terkait masih terjadinya kekosongan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Selatan pengganti Tgk. Amran yang telah dilantik menjadi bupati menggantikan (Alm) H. Azwir S.Sos.
Menurutnya, kurang tepat dan terkesan keluar konteks ketika aksi Gerpas turut menyudutkan Bupati Tgk. Amran yang seolah-olah lamban dan sengaja membiarkan kekosongan posisi Wabup.
“Apa dasarnya Bupati Tgk. Amran yang di salahkan, bukankah terkait pengisian wabup ini domain atau ranahnya partai politik (Parpol) pengusung pasangan AZAM saat Pilkada 2018 lalu?,” ujar Muzakir.
Seharusnya, kata Muzakir, aksi massa yang melakukan unjuk rasa lebih tepatnya mendesak Parpol pengusung pasangan AZAM, kenapa sampai saat ini belum menggelar rapat untuk mengerucutkan para calon yang akan di usung yang kemudian di tindaklanjuti melalui surat rekomendasi DPP masing-masing Parpol dimaksud.
“Setahu saya, yang namanya partai politik sudah barang tentu ada kepentingan politik masing-masing. Lalu kenapa bola liar ini di sepak ke arah Bupati Tgk. Amran?, hal ini lah menurut kami tidak relevan dan tidak fair, seolah-olah semuanya berada di pundak Tgk. Amran,” sesalnya.
Karena itu, Muzakir meminta kepada Pemerintahan AZAM di bawah nahkoda Bupati Tgk. Amran agar terus melaksanakan tugasnya seperti biasa membangun daerah melalui berbagai terobosan baru yang brilian dan visioner serta menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntable mewujudkan Aceh Selatan HEBAT sesuai visi-misi AZAM.
