Anggota DPRK Aceh Selatan Dari Golkar Diminta Suarakan Hak Interpelasi dan Hak Angket

TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Setelah anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, Muhammad Hamra, kini desakan agar lembaga legislatif segera mengajukan hak interpelasi dan hak angket kembali di suarakan oleh kader Partai Golkar.

Surya Wahyudi, salah seorang kader partai berlambang pohon beringin di Aceh Selatan, mendesak anggota dewan Aceh Selatan dari Partai Golkar segera bersikap tegas dan berani, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh anggota DPRK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bacaan Lainnya

Desakan tersebut terkait polemik Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang melaksanakan ibadah umrah di tengah daerahnya dilanda bencana banjir. Menurut pria yang akrap disapa Sindolor itu, selama ini sikap anggota DPRK dari Golkar terkesan pasif dan belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami meminta wakil rakyat dari Golkar tidak diam. PKB sudah menunjukkan sikap politik yang jelas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kini giliran Golkar seharusnya bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih tegas,” kata Sindolor kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, sebagai partai besar dan pendukung utama dalam Pilkada 2024 di Aceh Selatan, Golkar memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan sekadar menjadi penonton di DPRK.

Menurutnya, keputusan Bupati Mirwan melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang sedang dilanda banjir telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Situasi tersebut, kata dia, semestinya mendapatkan respons serius dari lembaga legislatif.

“Dalam situasi darurat seperti ini, rakyat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan kepala daerah. DPRK punya fungsi pengawasan, dan Golkar seharusnya berada di garis depan menyuarakan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia menyatakan, sikap kritis dan keberanian anggota DPRK PKB patut dijadikan contoh dan diacungi jempol, terutama dalam mengawasi kebijakan eksekutif yang dinilai bermasalah dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami berharap anggota DPRK Golkar segera bersuara dan mengambil langkah nyata. Jangan sampai kepercayaan rakyat kepada Golkar justru menurun karena sikap diam para wakil rakyat di gedung terhormat,” pungkasnya.

Pos terkait