TheTapaktuanPost | Jakarta. Lima belas orang mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi-Ma’ruf Amin hadir memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis kemarin (28/1/2021).
Disuguhi panganan bakso dan pempek, Jokowi sengaja mengundang mereka untuk bersilaturahmi dan berdiskusi banyak hal selama kurang lebih dua jam.
Dalam pertemuan, Jokowi disebut-sebut menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR. Jokowi lebih ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini.
Salah satu yang hadir yakni politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia membeberkan topik pembicaraan saat bertemu Jokowi di Istana.
“Pak Presiden bicara banyak hal, soal mekanisme pelaksanaan vaksinasi nasional, soal pentingnya lembaga pengelola investasi (LPI) dan beliau juga bicara soal revisi undang undang pemilu, dan revisi undang undang pilkada,” kata Ace.
Menurut salah satu peserta rapat yang hadir namun enggan disebut namanya, Jokowi secara terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Pemilu yang diusulkan DPR.
Presiden juga tegas menolak pilkada dihelat pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draf Revisi UU Pemilu. Jokowi ingin Pemilu Serentak tetap dilakukan pada 2024 sekaligus seperti tertuang dalam UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini.
Diketahui, UU Pemilu dan Pilkada yang berlaku saat ini menghendaki pilkada digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pilpres.
Menurut sumber itu, Jokowi merasa Undang-Undang Pemilu belum diterapkan sepenuhnya. Lagi pula, baru disahkan 2017 lalu, sehingga menganggap tidak perlu mengubah UU Pemilu setiap lima tahun.
Presiden juga beralasan pandemi Covid-19 belum usai. Pemerintah ingin lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang mengurusi pilkada.
Alasan lain, Presiden Jokowi khawatir ada pilkada daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif dan berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil hingga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Salah satu pilkada yang sensitif itu yakni Pilkada DKI Jakarta. Dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta direncanakan dihelat pada 2022.
Politisi PPP Arsul Sani yang hadir dalam rapat menjelaskan, Presiden meminta agar seluruh partai politik mengkaji berbagai aspek jika pilkada ingin digelar 2022 dan 2023.
“Karena di tengah pandemi Covid-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti halnya Pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan,” ujar Arsul Sani.
Setelah mendengar penjelasan Presiden, hanya perwakilan Partai Golkar yang menyampaikan argumentasi berbeda.
Menurut salah seorang sumber yang hadir dalam rapat, politikus Golkar Rizal Mallarangeng menyampaikan bahwa sikap di internal Golkar terbelah.
Sebagian menginginkan revisi UU Pemilu tetap dilakukan agar pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Namun ada sebagian kader Golkar juga setuju pemilu serentak tetap dilakukan 2024.
Di depan forum rapat, Rizal Mallarangeng yang akrab disapa Celi menyampaikan, jika normalisasi pilkada tidak dilakukan, maka 120 kader Golkar yang baru memenangkan Pilkada serentak 2020 lalu hanya akan menjabat 3,5 tahun saja.
Di akhir argumentasinya, Celi bahkan menyampaikan bahwa ini akan menjadi pengorbanan terbesar kader beringin kepada Presiden.
CNNIndonesia.com mencoba mengkonfirmasi kepada Rizal Mallarangeng namun tidak mendapat respons. Perwakilan Golkar yang hadir dalam rapat seperti Ace Hasan dan Maman Abdurrahman juga menolak berkomentar, saat dimintai klarifikasi terkait isi pertemuan.
Jokowi Lobi Ketum Partai
Usaha Jokowi meyakinkan partai politik agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada gencar dilakukan selama dua pekan terakhir. Sumber CNN Indonesia.com menyebut Jokowi mengundang beberapa Ketua Umum Partai Politik untuk dilobi agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada.
Setelah itu, banyak politisi Senayan dari beragam partai ramai- ramai menyampaikan sikap atas revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada. Ada yang setuju, ada yang menolak.
Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi enggan menjawab lugas saat ditanya perihal adanya perintah Istana agar fraksi partai koalisi pendukung pemerintah mengikuti kemauan Presiden menolak revisi UU Pemilu.
“Namanya fraksi kan kepanjangan tangan DPP, apapun keputusan DPP tentu kita jalankan. Perintah DPP dan Ketua Umum bahwa fraksi PPP tidak perlu mendukung revisi UU Pemilu. Tapi sekali lagi semua bisa berubah tergantung keputusan DPP nantinya”, ujar Ahmad Baidowi kepada CNN Indonesia.com.
Diantara partai koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Golkar dan Nasdem yang tetap bertahan mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Sejauh ini, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Seskab Pramono Anung untuk mengonfirmasi isi pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan mantan jubir TKN. Namun Pramono Anung enggan menjawab.
Sekretaris Fraksi Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan Partainya tetap mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
“Sampai hari ini Nasdem belum dapat informasi kalau Presiden memanggil Ketua Umum untuk tidak melakukan revisi. Sikap Nasdem sampai sekarang tetap mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada. Saya yakin Pak Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam revisi UU ini, toh pengusulnya kan sejak awal DPR,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya masih menunggu keputusan resmi seluruh partai politik. Golkar berharap seluruh fraksi partai di DPR mencapai kesepakatan bulat terhadap revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada.
“UU Pemilu ini kan inisiatif DPR, yang namanya inisiatif harus sepakat satu suara. Buat Golkar yang namanya usul inisiatif DPR harus bulat semua fraksi. Dengan adanya perkembangan ini kami akan menunggu, nanti akan kami bahas lagi di Komisi II sambil menunggu kepastian seluruh partai,” ujarnya.
Bukan hanya melobi partai koalisi pendukungnya, Presiden Joko Widodo juga melobi partai non-koalisi. Kepada CNN Indonesia.com, salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menceritakan bahwa Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana Rabu, 20 Januari 2021.
Jokowi mengatakan Pemerintah menyambut terbuka jika PAN bergabung ke dalam gerbong koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf. Jokowi juga kembali menyampaikan sikapnya soal menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Lima hari setelah pertemuan Zulhas dan Jokowi, Fraksi PAN di DPR RI menggelar diskusi webinar dengan topik yang sama. Disitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Wakil Ketua MPR ini beralasan UU Pemilu yang sekarang masih bisa dipakai untuk empat kali pemilu berikutnya. CNN Indonesia.com mencoba menghubungi Zulkifli Hasan untuk meminta konfirmasi, namun tidak direspon.
Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno enggan menjawab saat dikonfirmasi soal pertemuan Zulkilfi Hasan dan Presiden Jokowi. Begitu pula Seskab Pramono Anung. (CNNIndonesia.com)
