TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Selatan menyesalkan sikap oknum politisi dan tokoh LSM tertentu di daerah itu yang secara serampangan tanpa melakukan tabaiyun dan crosscek, langsung menuduh dan memvonis pihaknya tak becus bekerja melalui ucapan kata sindiran “meuapam”.
Tuduhan itu dinilai sangat tendensius dan cenderung tak beretika. Seharusnya, seluruh persoalan yang dituduhkan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu serta dicrosscek ke pihak-pihak terkait baik diprovinsi maupun dikabupaten. Bukan justru langsung menyimpulkan tanpa mengetahui secara utuh pangkal persoalannya.
Bahkan, pihaknya mengaku siap menjelaskan seluruh duduk persoalan yang di tuduhkan tersebut secara terang benderang jika dipanggil secara resmi oleh lembaga DPRK Aceh Selatan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan, Zubir Efendi, S.Pt didampingi Kabid Dayasos dan FM Teuku Zulpardi S.H serta Kabid Linjamsos Drs. Juprisal, dalam keterangan tertulis yang diterima TheTapaktuanPost, Jumat (24/4/2020).
Pihaknya, kata Zubir yang diwakili Kabid Dayasos dan FM, Teuku Zulpardi SH, terlebih dulu harus menyampaikan ucapan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para pilar sosial yang telah bekerja susah payah selama 2 hari 2 malam tanpa mengenal lelah untuk menghasilkan 5.933 KK data penerima bantuan sembako dari provinsi yang jerih payahnya tanpa dibayar sepeserpun.
Namun disisi lain, pihaknya merasa sangat kecewa dengan pernyataan beberapa tokoh baik politisi maupun LSM di media massa maupun di media sosial yang dinilai sangat tendensius bahkan menjurus langsung menuduh Dinas Sosial Aceh Selatan “MEU APAM” dalam menyajikan data.
“Seharusnya kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pilar sosial yang bekerja ikhlas tanpa dibayar sedikitpun, bukan malah memanfaatkan situasi dan kondisi darurat seperti ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” kritik Kabid Dayasos dan FM, Teuku Zulpardi S.H.
Pihaknya berharap kepada politisi dan tokoh LSM tertentu didaerah itu, hendaknya membuat pernyataan yang menyejukkan dalam situasi dan kondisi darurat wabah Covid-19 sekarang ini. Bukan justru malah membuat pernyataan yang menimbulkan suasana kegaduhan yang menjurus bakal terjadinya potensi konflik sosial.
“Kami sangat berharap, tolong dalam menyampaikan pernyataan dapat menyejukkan dan mendinginkan suasana. Sebab ditengah darurat pandemi Covid-19 sekarang ini, masyarakat sangat mudah tersulut emosinya dengan informasi keliru dan sepenggal-penggal tidak utuh,” pinta Zulpardi.
Sebab, lanjut Zulpardi, jika oknum tertentu tersebut lebih dulu meminta klarifikasi kepada pihaknya sebelum membuat pernyataan ke publik, maka pihaknya dapat menjelaskan secara utuh bagaimana proses data tersebut disajikan.
Pihaknya, tegas Zulpardi, memastikan siap hadir kapanpun dipanggil atau di datangi untuk ditanyakan terkait proses pendataan masyarakat miskin yang akan menerima bantuan sembako dari provinsi tersebut.
“Kami siap hadir dan melayani untuk hal yang menyangkut dengan data tersebut agar lebih baik lagi dan kami tidak anti kritik terlebih dalam rangka membantu masyarakat dalam keadaan darurat kesehatan seperti saat ini,” tegas Zulpardi.
Terkait banyaknya gampong yang masyarakatnya tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah Aceh sumber APBA tersebut, Dinas Sosial Aceh Selatan menyampaikan bahwa data bantuan sembako untuk Aceh Selatan yang bersumber dari bantuan sosial Pemerintah Aceh itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh pilar-pilar sosial yang bernaung di bawah Dinas Sosial Aceh Selatan.
Proses pendataan ini, dilakukan dalam waktu sangat singkat yaitu lebih kurang 2 hari termasuk melakukan penginputan data hasil pendataan melalui sebuah link yang diberikan oleh Dinas Sosial Aceh.
Akibat dari keterbatasan waktu yang diberikan tersebut, maka banyak petugas pilar sosial yang sudah mendata namun tidak sempat untuk menginput kedalam link pendataan yang disediakan sehingga mengakibatkan banyak gampong yang tidak terdata masyarakatnya dalam data bantuan sembako dampak wabah COVID-19 sumber dana APBA.
“Kita patut berterima kasih kepada pilar sosial, dari segala keterbatasan waktu yang harus buru-buru, telah menghasilkan data lebih kurang 6.000 KK data dan setelah dilakukan verifikasi dilapangan maka menghasilkan data 5.933 KK sesuai dengan SK Bupati Aceh Selatan Nomor 241 Tahun 2020. Jumlah Aceh Selatan itu tergolong banyak, jika dibandingkan daerah lain di Aceh ada yang hanya mendapat jatah 800 KK,” ungkap Zulpardi.
Kemudian terkait tuduhan ada orang telah meninggal dunia masuk dalam data, menurut Zulpardi, sasaran utama realisasi program ini justru terhadap keluarga tersebut. Sebab penyaluran bantuan ini bukan orang per orang (person person), melainkan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam hal ini diwakili oleh kepala keluarga (KK).
“Jika orang tua laki-lakinya atau orang tua perempuannya telah meninggal dunia. Bukankah mereka masih ada tanggungan anak-anaknya. Justru keluarga seperti inilah yang harus di prioritaskan,” tegas Zulpardi lagi.
Dinsos Aceh Selatan Minta Oknum Tertentu Tidak Pancing Konflik Sosial Ditengah Darurat Pandemi Covid-19
