TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Gelombang penolakan tambang emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, terus membesar. Dari petisi warga, pemasangan baliho penolakan, audiensi yang diwarnai kericuhan, hingga pengusiran rombongan perusahaan dari kantor keuchik, ketegangan antara masyarakat dan PT Mineral Mega Sentosa (MMS) kini memasuki babak yang semakin mengkhawatirkan.
Namun, di tengah situasi yang terus memanas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan justru menjadi sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam ketegangan dan menjembatani perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang terkesan diam di tengah konflik pertambangan yang semakin meruncing. Dewan mengingatkan, pembiaran terhadap persoalan tersebut berpotensi menjadi bola liar yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, menilai pemerintah tidak semestinya menunggu situasi memburuk hingga menimbulkan korban jiwa baru mengambil tindakan serius.
“Apa harus menunggu jatuhnya korban jiwa di tengah masyarakat baru pemerintah daerah tersentak atau terkejut untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini?“ kata Rema kepada TheTapaktuanPost.com di Tapaktuan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Rema, alasan keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan perizinan pertambangan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membiarkan ketegangan sosial terus berkembang.
Ia mengakui kewenangan penerbitan maupun pencabutan IUP berada pada pemerintah provinsi dan pusat sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, persoalan yang kini dihadapi masyarakat Samadua bukan lagi semata-mata menyangkut legalitas izin, melainkan telah menyentuh ketenteraman, keselamatan, dan hubungan sosial antarwarga.
Karena itu, pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog, menjaga kondusivitas wilayah, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi berwenang guna mencari penyelesaian.
“Kondisinya kini, hanya gara-gara tambang telah terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Telah terjadi upaya adu domba di tengah warga,” sesal Rema.
Ia mengkhawatirkan apabila persoalan tersebut terus dibiarkan, penolakan tambang akan berkembang menjadi konflik sosial yang semakin sulit dikendalikan.
Rema mendesak Pemkab Aceh Selatan segera mengambil inisiatif mempertemukan seluruh pihak, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mencari jalan keluar melalui pendekatan persuasif.
“Jangan biarkan sampai jatuh korban jiwa dari masyarakat baru ada perhatian dan tindakan serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Kekhawatiran DPRK bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT MMS di Samadua terus bergulir melalui berbagai aksi masyarakat.
Warga sejumlah gampong menyuarakan penolakan dengan memasang baliho, menandatangani petisi, serta mengikuti pertemuan dan audiensi. Ketegangan juga sempat mewarnai kegiatan sosialisasi perusahaan. Pada 8 November 2026, sejumlah baliho penolakan tambang yang dipasang warga di beberapa titik dilaporkan dirusak orang tak dikenal.
Peristiwa tersebut menambah keresahan masyarakat yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
Gelombang penolakan kemudian kembali menguat di Gampong Lubuk Layu. Pada Selasa (17/11/2026), warga memasang baliho sebagai penegasan sikap menolak aktivitas pertambangan.
Bagi masyarakat Lubuk Layu, penolakan itu bukan sekadar persoalan menerima atau menolak investasi. Mereka mengkhawatirkan dampak pertambangan terhadap kawasan pegunungan, sumber air, dan keselamatan permukiman.
Ingatan terhadap bencana yang pernah melanda kawasan tersebut pada era 1990-an turut memperkuat kekhawatiran warga. Mereka tidak ingin aktivitas di kawasan pegunungan menimbulkan ancaman baru bagi kehidupan masyarakat.
Puncak ketegangan terbaru terjadi pada Rabu (18/11/2026). Puluhan emak-emak Lubuk Layu mendatangi Kantor Keuchik dan mengusir rombongan PT MMS setelah terjadi perdebatan mengenai rencana penelitian geologi di kawasan pegunungan gampong tersebut.
Persoalan bermula dari rencana kegiatan praktik lapangan dua siswa SMK Negeri 5 Pekanbaru, Riau, yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT MMS.
Persoalan pertambangan di Samadua sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum insiden pengusiran rombongan PT MMS di Lubuk Layu.
Penolakan masyarakat dilaporkan melibatkan 28 gampong yang tersebar di empat kemukiman. Aspirasi warga tidak hanya menyasar PT MMS, tetapi juga PT Bersama Sukses Mining (BSM), perusahaan lain yang memiliki IUP eksplorasi di kawasan Samadua.
Kedua perusahaan tersebut dilaporkan memiliki wilayah IUP eksplorasi dengan total luas sekitar 1.491,4 hektare, masing-masing PT MMS seluas 739 hektare dan PT BSM sekitar 752,4 hektare.
Penolakan juga datang dari unsur pemerintahan gampong. Sejumlah keuchik sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap rencana pertambangan, bahkan dua di antaranya dilaporkan mencabut rekomendasi yang pernah diberikan kepada perusahaan.
Desakan evaluasi izin turut disuarakan dari tingkat provinsi. Anggota DPRA, Irpannusir, sebelumnya meminta Pemerintah Aceh melalui instansi terkait mengevaluasi perizinan pertambangan di Samadua menyusul penolakan masyarakat.
Rentetan peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa konflik tambang Samadua bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Aspirasi penolakan telah disampaikan berulang kali, tetapi penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak belum juga terlihat.
Di tengah semakin tajamnya polemik pertambangan tersebut, upaya TheTapaktuanPost.com meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan belum membuahkan hasil.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Selatan, Asrimaida, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait konflik pertambangan PT MMS yang terus memanas di Kecamatan Samadua.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon ke nomor ponselnya tidak mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga belum dibalas hingga berita ini disusun.
Akibatnya, belum diperoleh penjelasan resmi dari DPMPTSP Aceh Selatan mengenai sikap pemerintah daerah, termasuk langkah koordinasi yang telah atau akan ditempuh bersama Pemerintah Aceh untuk merespons penolakan masyarakat.
Padahal, meskipun kewenangan penerbitan maupun pencabutan IUP tidak sepenuhnya berada pada pemerintah kabupaten, Pemkab Aceh Selatan tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian konflik di wilayahnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Artinya, keterbatasan kewenangan dalam urusan perizinan pertambangan tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah pencegahan konflik.
Pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dan perusahaan, berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, serta meminta instansi berwenang melakukan evaluasi terhadap persoalan yang berkembang.
