TheTapaktuanPost | Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan aparat penegak hukum mengusut penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi jenis Solar yang masih terjadi di berbagai daerah di Aceh.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab kelangkaan Solar. Menurutnya, kondisi tersebut tidak cukup dijelaskan hanya sebagai persoalan distribusi tanpa disertai data yang dapat diakses publik.
“Jika kuota dan distribusi Solar berjalan normal, mengapa antrean panjang masih terus terjadi di berbagai daerah di Aceh? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Nasruddin kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Menurut TTI, salah satu aspek yang perlu didalami aparat penegak hukum adalah kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran Solar bersubsidi, termasuk dugaan pasokan kepada aktivitas pertambangan ilegal apabila ditemukan bukti yang mendukung. TTI menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional dan berbasis fakta.
Karena itu, TTI meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi Solar bersubsidi, mulai dari depot, penyalur hingga SPBU. Audit juga diminta mencakup penelusuran pola pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi mengindikasikan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh Solar, sementara ada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan usaha ilegal. Jika memang tidak ada penyimpangan, pemerintah dan Pertamina harus menjelaskannya secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
TTI menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar tepat sasaran dan tidak menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakan subsidi negara. Transparansi data distribusi dan penegakan hukum yang konsisten, menurut Nasruddin, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Nasruddin juga meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab antrean Solar yang terjadi. Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut murni disebabkan keterbatasan stok atau terdapat faktor lain, seperti dugaan permainan spekulan maupun penimbunan BBM.
Selain itu, TTI meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka apakah kebutuhan BBM untuk alat berat yang beroperasi di lokasi tambang ilegal berasal dari jalur distribusi resmi atau dari pasar gelap. Menurut Nasruddin, keterbukaan informasi diperlukan agar polemik di tengah masyarakat tidak terus berkembang tanpa kepastian.
