Oleh: M. Nazari Syam
BEBERAPA hari terakhir, ruang publik riuh menyaksikan seorang tokoh yang selama bertahun-tahun dikenal lantang mengkritik kekuasaan, kini justru dilantik menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri.
Reaksi publik pun bermunculan. Bukan karangan bunga atau ucapan selamat yang paling ramai menghiasi media sosial, melainkan meme, karikatur, potongan pernyataan lama, hingga sindiran tajam yang mempertanyakan konsistensi antara ucapan masa lalu dan pilihan hari ini.
Fenomena semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk hukuman sosial. Ia tidak dijatuhkan hakim dan tidak diputuskan melalui persidangan. Vonisnya lahir dari ingatan kolektif masyarakat.
Ketika seseorang selama bertahun-tahun membangun citra sebagai antitesis kekuasaan, publik secara alamiah akan menagih konsistensi ketika orang tersebut kemudian masuk ke lingkaran yang dahulu dikritiknya.
Di era digital, persoalannya menjadi semakin rumit. Pernyataan lama tidak begitu saja menghilang. Video, tulisan, unggahan, dan komentar tersimpan dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Jejak digital akhirnya menjadi semacam arsip publik yang mempertemukan seseorang dengan kata-katanya sendiri.
Lantas, mengapa respons publik begitu keras?
Persoalannya bukan semata-mata karena seseorang menerima jabatan. Menjadi pejabat atau menerima amanah dalam pemerintahan merupakan hak setiap warga negara sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi yang dibangun sebelumnya begitu absolut. Ketika pada masa lalu seseorang menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan cara mendapatkan jabatan, lalu pada kemudian hari dirinya menerima jabatan dalam struktur kekuasaan, publik tentu akan membandingkan dua keadaan tersebut.
Kalimat yang dahulu diarahkan kepada orang lain akhirnya berbalik menjadi pertanyaan terhadap diri sendiri. Di sinilah kritik menemukan ujian sesungguhnya. Jangan membangun panggung dengan membakar panggung orang lain.
Kritik memiliki tempat terhormat dalam demokrasi ketika dimaksudkan sebagai kontrol terhadap kekuasaan dan jalan memperbaiki keadaan. Namun, kritik dapat menjadi bumerang apabila disampaikan seolah-olah hanya satu pihak yang memiliki moralitas, sementara pihak lain sepenuhnya salah.
Sebab, roda kehidupan dapat berputar. Orang yang hari ini berdiri di luar kekuasaan dan bebas melontarkan kritik, suatu hari mungkin mendapat kesempatan berada di dalamnya. Pada titik itulah publik akan bertanya: apakah prinsip yang dahulu diteriakkan masih tetap dipegang ketika kekuasaan berada dalam genggaman? Namun, sebagai pemerhati dunia maya, saya juga ingin mengingatkan bahwa kekecewaan publik tetap harus disampaikan dalam koridor etika.
Mengkritik gagasan, keputusan, rekam jejak, ataupun mempertanyakan inkonsistensi seseorang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Tetapi menyerang fisik, merendahkan martabat, atau memanipulasi tubuh seseorang melalui gambar yang bertujuan mempermalukan adalah persoalan berbeda.
Itu bukan lagi adu gagasan.
Kritik yang sehat seharusnya membuat ruang publik semakin cerdas, bukan berubah menjadi arena penghinaan dan perundungan. Kita dapat mempertanyakan konsistensi seseorang tanpa kehilangan etika. Kita bisa mengkritik keras sebuah keputusan tanpa harus merendahkan manusianya.
Bagi siapa pun yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kemudian memilih masuk ke dalamnya, sebenarnya ada jalan sederhana untuk menjawab keraguan publik: kejujuran.
Jelaskan perubahan tersebut secara terbuka.
Katakan bahwa dahulu memilih mengkritik dari luar, sedangkan sekarang ingin mencoba memperbaiki dari dalam. Jelaskan apa yang berubah, mengapa keputusan itu diambil, dan apa yang ingin diperjuangkan setelah menerima jabatan.
Masyarakat dapat memahami perubahan sikap apabila disertai alasan yang rasional dan disampaikan dengan kerendahan hati.
Sebaliknya, pembenaran yang berlebihan justru berpotensi memperbesar kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, transparansi jauh lebih efektif daripada sibuk mencari pembenaran terhadap pernyataan masa lalu.
Pada akhirnya, peristiwa semacam ini bukan hanya menjadi cermin bagi satu orang. Ia adalah pelajaran bagi kita semua, terutama generasi muda yang suatu hari mungkin berada dalam ruang kekuasaan.
Jabatan adalah amanah, bukan sekadar hadiah bagi mereka yang paling keras bersuara.
Karena itu, berhati-hatilah membangun narasi ketika mengkritik orang lain. Jangan sampai kata-kata yang hari ini digunakan untuk menghakimi seseorang, esok hari justru kembali mengetuk pintu kita sendiri.
Kekuasaan bisa datang dan pergi. Jabatan memiliki batas waktu. Tetapi ucapan dan jejak digital dapat hidup jauh lebih lama. Di era media sosial, publik memiliki ingatan yang panjang. Karena itu, salah satu modal paling berharga bagi siapa pun yang berbicara di ruang publik adalah konsistensi antara ucapan, sikap, dan tindakan.
