TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS melantik dan mengambil sumpah jabatan belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 821.22/132/2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Mutasi dan rotasi jabatan ini dilakukan setelah adanya evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama yang mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menariknya, dari belasan pejabat terkena mutasi dan rotasi, dua diantaranya diturunkan (Demosi) jabatannya yakni dari eselon IIB turun jadi Kepala Bidang (Kabid) eselon IIIB.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan belasan pejabat eselon II dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menjadi panggung bagi Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS meluapkan kekecewaannya.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Mirwan mengaku geram karena selama hampir dua tahun memimpin Aceh Selatan, nyaris tidak ada kepala satuan kerja yang datang menawarkan gagasan atau mengajaknya menyusun strategi untuk memburu program dan anggaran dari pemerintah pusat.
“Sudah hampir dua tahun saya menjabat bupati, heran saya melihat tidak ada pejabat yang berinisiatif datang kepada saya untuk berkonsultasi hal-hal yang penting, khususnya melobi program-program di pusat,” kata Mirwan.
Pernyataan itu terlontar setelah Mirwan melantik dan merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama. Menurut dia, keterbatasan fiskal daerah menuntut kreativitas dan kemampuan pejabat membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta.
Mirwan mengungkapkan, selama ini dirinya lebih banyak bergerak sendiri memanfaatkan jaringan yang dimiliki untuk memperjuangkan berbagai program bagi Aceh Selatan. Hasilnya, sejumlah bantuan berhasil dibawa pulang, mulai dari sektor pertanian, alat kesehatan rumah sakit, mobil pemadam kebakaran hingga program pembangunan lainnya yang bersumber dari APBN.
Namun menurutnya, capaian itu seharusnya bisa lebih besar apabila para pejabat daerah memiliki semangat yang sama dalam mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
“Seharusnya jika para pejabat ini berinisiatif mau bekerja sama, bisa kita kolaborasikan antara relasi yang saya miliki dengan relasi para pejabat terkait,” ujarnya.
Mirwan menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menunjukkan kinerja dan terobosan nyata.
“Hal ini tolong jadi atensi serius khususnya kepada para pejabat yang baru dilantik. Akan ada evaluasi kinerja ke depannya,” kata Mirwan.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi. Yuhelmi, SH, MH yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan dilantik sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dicky Ichwan, S.STP berpindah dari Kepala Satpol PP dan WH menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
Junaidi, SP yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan. Sementara H. Nyaklah, SP, MM bergeser dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Rotasi juga menyentuh Munharsam, SE, M.Si yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata setelah sebelumnya memimpin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Muchsin, ST yang sebelumnya memimpin Dinas Pariwisata dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanahan.
Dzumairi, SPt, MT dipercaya memimpin Dinas Perhubungan setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan Erdiansyah, S.Pd yang sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kini memimpin Satpol PP dan WH.
Rotasi lainnya menempatkan H. Zainal A, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Safril, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Darwis, SPd, MPd sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Hj. Agustinur, SH sebagai Kepala Dinas Pangan.
Adapun Syamsul Bahri, SH tetap dikukuhkan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan T. Harida Aslim, SE, MM tetap menjabat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
Pelantikan kali ini tidak hanya menjadi agenda penyegaran birokrasi. Lebih dari itu, menjadi peringatan terbuka dari seorang bupati yang menuntut bawahannya lebih agresif mencari peluang pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
