TheTapaktuanPost | Jakarta. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Bendahara Umum dalam kepengurusan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
Pengukuhan ini menjadi penanda menguatnya peran daerah pesisir dalam panggung kebijakan nasional.
Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026), dalam rangkaian agenda pelantikan pengurus Aspeksindo yang dirangkaikan dengan seminar nelayan.
Momentum ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan wilayah kepulauan dan pesisir di Indonesia.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam sambutannya, Trenggono menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai, kekuatan sektor kelautan dan perikanan nasional sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya anggota DPR RI Syarif Abdullah dan Rokhmin Dahuri. Kehadiran mereka mempertegas dukungan lintas sektor terhadap peran strategis Aspeksindo sebagai jembatan aspirasi daerah kepulauan dan pesisir.
Penunjukan Bupati Mirwan sebagai Wakil Bendahara Umum dinilai bukan tanpa alasan. Pengalaman memimpin daerah pesisir seperti Aceh Selatan menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.
Posisi ini juga membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tak hanya pelantikan, kegiatan ini juga diisi dengan seminar nelayan yang mengupas berbagai tantangan sektor perikanan, mulai dari penguatan ekonomi nelayan hingga pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Diskusi tersebut menjadi refleksi atas urgensi kebijakan yang adaptif di tengah dinamika global dan tekanan terhadap ekosistem laut.
Dengan masuknya Bupati Mirwan dalam struktur kepengurusan Aspeksindo, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diharapkan mampu mengambil peran lebih strategis.
Bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
