TheTapaktuanPost | Trumon Timur – Tiga persoalan yang mencuat hampir bersamaan di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Selatan membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Selatan, M. Najur, bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Tak sekadar menerima laporan di balik meja, ia memilih turun langsung menelusuri persoalan, bahkan hingga selepas salat Isya.
Persoalan tersebut meliputi polemik pengelolaan lingkungan SD Negeri Titi Poben di Kecamatan Trumon Timur, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek revitalisasi SMP Rahmatul Ibad senilai Rp1,83 miliar di Trumon Tengah, hingga insiden pembakaran material bangunan SD Negeri Ujong Pulo Cut di Bakongan Timur.
Dalam dua hari, Rabu hingga Kamis (7–8/10/2026), Najur mendatangi sejumlah lokasi, menemui kepala sekolah, camat, keuchik, serta pihak terkait untuk menggali informasi dan mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.
Bahkan, pada Kamis malam, ketika sebagian besar aktivitas pemerintahan telah berakhir, Najur masih mendatangi Gampong Ujong Pulo Cut untuk menelusuri insiden pembakaran material sekolah yang ditaksir menimbulkan kerugian sekitar Rp6 juta.
Gerak cepat tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah aparatur kecamatan, pemerintah gampong, dan masyarakat. Mereka menilai kehadiran langsung pimpinan dinas menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan persoalan sekaligus mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Namun, di balik apresiasi itu, hasil akhir penanganan ketiga persoalan sekolah tersebut masih membutuhkan kejelasan. Hingga berita ini disusun, M. Najur belum berhasil dimintai konfirmasi langsung oleh TheTapaktuanPost.
Panggilan telepon ke nomor ponselnya tidak dijawab, sementara pesan WhatsApp yang dikirim juga belum mendapat balasan.
Persoalan pertama mencuat di SD Negeri Titi Poben, Kecamatan Trumon Timur, setelah sebuah media online pada Rabu (7/10/2026) memberitakan keluhan mengenai kondisi lingkungan sekolah yang dinilai kurang mendapat perhatian.
Dalam pemberitaan tersebut, Harianto, yang disebut sebagai wali murid, mempertanyakan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola lingkungan pendidikan.
Ia bahkan meminta Disdikbud Aceh Selatan turun langsung melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah apabila ditemukan kelalaian.
Namun, belakangan muncul informasi berbeda yang menyebutkan bahwa keluhan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pribadi, bukan merupakan aspirasi bersama para wali murid sebagaimana tergambar dalam pemberitaan sebelumnya.
Perbedaan keterangan itu masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut agar persoalan yang sebenarnya dapat diketahui secara objektif tanpa merugikan pihak mana pun.
Merespons polemik tersebut, M. Najur mendatangi SD Negeri Titi Poben dengan didampingi Camat Trumon Timur, Ellida Mursini B, S.Mn., dan Keuchik Titi Poben, Ismail.
Dalam kunjungan itu, Najur berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah serta menggali informasi dari pemerintah gampong mengenai persoalan yang berkembang.
Camat Trumon Timur, Ellida Mursini, mengapresiasi langkah kepala dinas yang dinilainya cepat merespons persoalan di lingkungan pendidikan.
“Kami sangat senang dengan respons cepat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Dengan respons cepat seperti ini, bisa dipastikan riak-riak kecil di lapangan akan segera reda dan tidak sampai menjadi ombak besar,” ujar Ellida.
Menurutnya, keterlibatan langsung pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong dalam penanganan persoalan sekolah merupakan langkah positif untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka.
Ia menilai persoalan pendidikan seharusnya diselesaikan melalui koordinasi dan penelusuran fakta, bukan dibiarkan berkembang menjadi perdebatan tanpa kejelasan.
Apresiasi serupa disampaikan Liswardi, warga Seuleukat. Ia menilai kepedulian terhadap dunia pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan kehadiran langsung pejabat yang memiliki kewenangan.
“Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, kami sangat mengapresiasi sikap dan tindakan beliau. Orang-orang seperti inilah yang sangat kita butuhkan,” kata Liswardi.
Di tengah polemik SD Negeri Titi Poben, persoalan lain juga mencuat di SMP Rahmatul Ibad, Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah.
Proyek revitalisasi sekolah yang menelan anggaran Rp1.832.400.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek tersebut merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pelaksana kegiatan tercatat Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMP Rahmatul Ibad dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 30 April hingga 28 Oktober 2026.
Dalam pemberitaan sebelumnya, muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), disertai sorotan terhadap kualitas sejumlah bagian bangunan.
Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
Namun, dugaan itu mendapat bantahan dari pihak sekolah dan pengawas revitalisasi.
Pengawas proyek revitalisasi SMP Rahmatul Ibad, Arizon, menegaskan bahwa seluruh tahapan pekerjaan telah mengacu pada RAB yang disusun tim teknis serta petunjuk teknis revitalisasi tahun 2026 dari kementerian.
“Sejak awal pekerjaan sampai saat ini, revitalisasi SMP Rahmatul Ibad telah mengikuti RAB yang disusun tim teknis dan petunjuk teknis revitalisasi tahun 2026 dari kementerian,” kata Arizon.
Menurutnya, pekerjaan mulai dari bagian bawah bangunan, struktur utama, hingga bagian atas telah dilaksanakan berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Arizon juga menjelaskan bahwa setiap perubahan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku.
Apabila terdapat penyesuaian terhadap RAB, kata dia, perubahan tersebut harus dibahas melalui rapat P2SP dan memperoleh persetujuan secara berjenjang sesuai ketentuan petunjuk teknis.
“Kalaupun ada perubahan dalam penyusunan RAB, semuanya telah melalui rapat P2SP dan persetujuan berjenjang sesuai juknis revitalisasi 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan pembangunan juga mendapat pemantauan berkala dari fasilitator yang ditugaskan kementerian.
“Kegiatan ini juga dipantau langsung oleh fasilitator kementerian secara berkala. Karena itu, kami sangat yakin pekerjaan revitalisasi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Arizon.
Pihak sekolah dan camat setempat juga membantah tudingan penyimpangan sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya.
Meski demikian, bantahan tersebut merupakan keterangan dari pihak terkait. Kepastian mengenai kesesuaian seluruh pekerjaan dengan spesifikasi teknis tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen perencanaan, volume pekerjaan, kualitas material, serta kondisi fisik bangunan.
Di tengah mencuatnya persoalan itu, M. Najur juga dilaporkan mendatangi wilayah Trumon Tengah untuk menelusuri informasi yang berkembang.
Belum usai dua persoalan sebelumnya, insiden lain terjadi di SD Negeri Ujong Pulo Cut, Kecamatan Bakongan Timur, Kamis (8/10/2026).
Sebanyak enam kotak material PVC dilaporkan dibakar oleh sekelompok pemuda setempat.
Peristiwa tersebut diduga dipicu kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp6 juta.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, persoalan tersebut telah ditangani pihak kepolisian di wilayah Bakongan Timur dan disebut telah diselesaikan melalui perdamaian dengan pihak sekolah.
Pihak yang terlibat dalam pembakaran juga dilaporkan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan.
Meski persoalan itu disebut telah menemukan jalan penyelesaian, M. Najur tetap mendatangi Gampong Ujong Pulo Cut pada Kamis malam untuk memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah gampong.
Kedatangannya selepas salat Isya ternyata mengejutkan Keuchik Ujong Pulo Cut, Cut Hasyimi.
Ia mengaku tidak menyangka seorang kepala dinas bersedia datang langsung pada malam hari untuk membicarakan persoalan yang terjadi di sekolah wilayahnya.
“Saya tidak menyangka Bapak Kadis akan turun ke lokasi saat itu juga. Saya sangat gembira dengan sikap beliau. Seorang kepala dinas mau turun ke lapangan malam-malam untuk menjumpai dan berdiskusi langsung dengan saya,” ungkap Cut Hasyimi.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Najur tidak hanya meminta penjelasan mengenai insiden pembakaran, tetapi juga membangun komunikasi dengan pemerintah gampong agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Bahkan, Najur disebut memberikan nomor telepon pribadinya kepada keuchik untuk mempermudah koordinasi apabila sewaktu-waktu muncul persoalan pendidikan.
“Beliau juga memberikan nomor HP dan berpesan, jika ada persoalan dengan sekolah, jangan segan-segan melapor langsung kepada saya,” tutur Cut Hasyimi menirukan pesan kepala dinas.
Ia menilai komunikasi langsung antara pemerintah gampong dan Disdikbud sangat penting, mengingat persoalan sekolah tidak jarang berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, ia berharap koordinasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik.
Sementara itu, Camat Trumon Timur, Ellida Mursini, kembali menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.
Menurutnya, langkah M. Najur yang membuka ruang koordinasi dengan aparatur kecamatan dan pemerintah gampong merupakan pola kerja yang perlu dibudayakan.
Persoalan sekolah, kata dia, tidak semestinya hanya menjadi perhatian dinas pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan masyarakat.
“Kami menyambut baik langkah Bapak M. Najur yang bergerak cepat dalam menangani masalah yang terjadi. Kami merasa sangat dihargai karena pemerintah kecamatan dilibatkan dalam penanganan setiap persoalan,” ujar Ellida.
Ia mengatakan, koordinasi lintas pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif.
Menurutnya, ketika komunikasi antarpihak berjalan baik, persoalan yang muncul di lingkungan sekolah dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Ini adalah bentuk kolaborasi yang mesti dibudayakan dan dipertahankan. Kami siap membantu demi kemajuan pendidikan di wilayah kami,” tegasnya.
