TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Gelombang penolakan tambang emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, terus bergulir. Dari pemasangan baliho, petisi penolakan, hingga pengusiran rombongan perusahaan, ketegangan antara masyarakat dan pihak pertambangan menunjukkan tanda-tanda belum mereda.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan diminta segera turun tangan sebelum konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Peringatan keras itu disampaikan anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Aceh, Adi Samridha. Ia menilai keresahan masyarakat Samadua tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih penolakan terhadap aktivitas pertambangan telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang dapat diterima masyarakat.
“Jangan tunggu emosi warga pecah, baru nanti masyarakat yang disalahkan. Jangan dibalik-balik. Warga ini dari awal sudah bicara baik-baik, sudah menyampaikan keberatan. Kalau hari ini mereka mulai keras, itu karena mereka merasa tidak didengar,” kata Adi Samridha kepada TheTapaktuanPost.com di Tapaktuan, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, gelombang penolakan terhadap keberadaan PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM) bukanlah gerakan yang muncul secara tiba-tiba.
Sikap masyarakat, kata dia, merupakan akumulasi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan, ancaman terhadap sumber penghidupan, serta ketidakpastian masa depan kawasan permukiman dan pertanian apabila aktivitas pertambangan terus berlanjut.
Adi mengingatkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan, bukan sekadar menyaksikan kedua pihak terus berhadapan dalam situasi yang semakin tegang.
“Pemerintah Aceh Selatan jangan menganggap sepele gejolak yang sedang terjadi di Samadua. Pemerintah harus hadir dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya menjadi penonton ketika warga dan perusahaan berhadapan,” ujarnya.
Adi secara khusus menyoroti lambannya respons pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Kecamatan Samadua berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda dialog langsung dengan masyarakat.
“Samadua itu bukan daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Tidak jauh dari Kantor Bupati Aceh Selatan. Jadi, tidak ada alasan pemerintah lambat merespons persoalan ini,” katanya.
Ia mendesak pemerintah segera mempertemukan seluruh pihak terkait, mulai dari tokoh masyarakat, keuchik, pemuda, perwakilan warga, hingga perusahaan, untuk mencari jalan keluar melalui dialog terbuka.
Menurut Adi, komunikasi yang dibangun sejak dini jauh lebih penting daripada tindakan pemerintah yang baru muncul setelah konflik membesar.
“Pemerintah itu jangan cuma muncul kalau sudah ribut. Sebelum ribut inilah pemerintah harus hadir. Ajak tokoh masyarakat, ajak pemuda, ajak keuchik, duduk satu meja. Kalau warga menolak, jangan paksakan perusahaan masuk,” tegasnya.
Adi juga meminta agar aktivitas perusahaan yang menimbulkan keresahan masyarakat dihentikan sementara sampai terdapat kejelasan dan kesepahaman mengenai persoalan yang dipermasalahkan warga.
Selain menyoroti potensi konflik sosial, Adi mengkritik pandangan yang menempatkan pertambangan sebagai jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samadua.
Menurutnya, kecamatan tersebut memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan tanpa harus bergantung pada eksploitasi sumber daya mineral.
Sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha masyarakat dinilai masih menyimpan peluang besar apabila mendapatkan dukungan kebijakan serta pemberdayaan yang serius dari pemerintah.
“Kalau bicara ekonomi, jangan seolah-olah pilihan kita cuma tambang. Samadua ini kaya. Padi kita ada, kebun kita ada, usaha kecil ada. Tinggal bagaimana pemerintah mau memberdayakan itu,” ungkapnya.
Ia berpandangan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.
“Ekonomi yang dari kearifan lokal ini jauh lebih nyaman, jauh lebih aman, dan bisa diwariskan ke anak cucu. Kalau tambang, habis emasnya, habis juga kampungnya. Tinggal lubang dan lumpur saja,” ujarnya.
Adi menegaskan bahwa pembangunan dan investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan maupun hak warga atas ruang hidup mereka.
“Saya sampaikan dengan jelas, jangan korbankan Samadua. Kalau pemerintah masih punya akal sehat dan hati nurani, hentikan dulu semua aktivitas yang meresahkan warga. Duduk bersama dulu. Cari solusi yang tidak merusak. Itu yang arif, itu yang bijak,” tegasnya.
Warga Kembali Pasang Baliho, Desak Mualem Cabut IUP
Peringatan Adi Samridha muncul di tengah gelombang penolakan yang terus berlangsung di Kecamatan Samadua.
Terbaru, Jumat (20/11/2026), masyarakat kembali memasang baliho penolakan pertambangan emas di pinggir Jalan Nasional Meulaboh–Medan, kawasan Kecamatan Samadua.
Aksi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat tetap menuntut pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT MMS dan PT BSM.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan warga, Zulhadi, meminta Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS mengambil langkah terhadap rekomendasi yang pernah diberikan kepada perusahaan tambang.
“Hari ini kami warga Samadua kembali menyatakan sikap dengan memasang baliho penolakan tambang. Kami berharap Bupati Aceh Selatan mencabut rekomendasi terhadap kedua perusahaan, baik PT BSM maupun PT MMS, yang telah melakukan eksplorasi ataupun survei di wilayah kami,” kata Zulhadi.
Tuntutan serupa juga ditujukan kepada Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem.
“Kami berharap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mendengar aspirasi kami. Tolong dengarkan suara masyarakat dan cabut IUP kedua perusahaan yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Bahkan, warga meminta perhatian Kapolda Aceh, Kapolri, hingga Presiden Prabowo Subianto agar persoalan tersebut mendapatkan penanganan serius.
“Kami memohon kepada Kapolda Aceh, Kapolri, bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah. Kami sudah lelah dengan apa yang terjadi di Kecamatan Samadua ini,” tegas Zulhadi.
Situasi penolakan sebelumnya juga sempat memanas di Gampong Lubuk Layu, Kecamatan Samadua.
Pada Rabu (18/11/2026), puluhan emak-emak mendatangi Kantor Keuchik Lubuk Layu dan mengusir rombongan PT MMS yang datang bersama dua siswa praktik kerja lapangan (PKL) dari SMK Negeri 5 Pekanbaru, Riau.
Kedatangan rombongan tersebut berkaitan dengan rencana penelitian geologi di kawasan pegunungan Lubuk Layu.
Namun, warga mencurigai kegiatan itu sebagai upaya membuka akses perusahaan menuju kawasan yang selama ini menjadi bagian dari wilayah penolakan pertambangan.
Perwakilan mahasiswa asal Lubuk Layu, Ikhsan, sebelumnya menjelaskan bahwa persoalan bermula dari surat pemberitahuan yang disampaikan pihak perusahaan kepada keuchik pada Selasa (17/11/2026).
Rencana kegiatan tersebut kemudian memicu perdebatan antara masyarakat dan pihak perusahaan hingga berujung pada pengusiran rombongan.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan semakin besarnya ketegangan sosial seputar rencana pertambangan di Samadua.
Di satu sisi, masyarakat terus menyuarakan penolakan dan meminta pemerintah mencabut izin perusahaan. Di sisi lain, keberadaan izin pertambangan menimbulkan persoalan yang memerlukan penjelasan terbuka mengenai kewenangan, legalitas, serta hak-hak masyarakat terdampak.
Dalam situasi demikian, Adi Samridha mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan berlarut-larut hingga memicu konflik yang lebih luas.
Pemerintah daerah diharapkan segera membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi berwenang untuk mencari penyelesaian yang sesuai ketentuan hukum.
