TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan belum bisa memastikan akan memberikan kompensasi terhadap pekerjaan proyek infrastruktur yang tengah menghadapi force majeure tahun 2025. Baik yang mengalami rusak berat maupun ringan akibat dihantam bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor ditengah cuaca ekstrem.
“Sejumlah pekerjaan proyek infrastruktur berpotensi mengalami kerusakan, namun sampai saat ini belum dapat kami pastikan tingkat kerusakan pada pekerjaan infrastrukur yang terdampak banjir dan tanah longsor,” kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Aceh Selatan, Gamal, saat dikonfirmasi di Tapaktuan, Jumat (28/11/2025).
Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Selatan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir yang meluas di berbagai titik. Bencana hidrometeorologi ini tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kelancaran kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang sedang berjalan di wilayah tersebut.
“Sejumlah proyek terpaksa menghadapi kondisi keadaan kahar atau force majeure,” ujarnya.
Gamal membenarkan ada sejumlah pekerjaan proyek infrastruktur yang tengah proses pekerjaan berpotensi mengalami kerusakan dampak bencana alam. Dia menyebut, proyek infrastruktur yang terkena force majeur itu berada di Kecamatan Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Kondisi kahar itu, kemungkinan besar dihadapi langsung oleh pelaksana pekerjaan paket proyek jalan. Berdasarkan laporan yang diterima dari pelaksana dan hasil peninjauan lapangan, proyek yang terhambat meliputi Rekonstruksi Jalan Keude Bakongan – Beutong, Rekonstruksi Jalan Uj. Pulo Rayeuk – Buket Gadeng di Kecamatan Kota Bahagia, serta Peningkatan Jalan SP.UPT II TRUMON-UPT II. Selain itu, Rekonstruksi Jalan Jambo Papeun – Cot Bayu dan beberapa kegiatan di Kemukiman Buloeh seuma.
Selain dampak langsung berupa lokasi proyek yang terendam banjir, pengerjaan infrastruktur di wilayah yang lebih aman pun turut terganggu akibat masalah rantai pasok. Gamal mengungkapkan bahwa distribusi bahan baku proyek menjadi terhambat karena akses jalan utama yang terganggu banjir. Sedangkan di wilayah lain, mengalami kelangkaan material karena logistik terhambat baik dari arah Medan maupun Banda Aceh.
Pihak Dinas PUPR Aceh Selatan memastikan bahwa pelaksana telah memberi laporan resmi dan tim teknis telah melakukan monitoring langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak untuk mengevaluasi situasi terkini.
“Memang saat ini pelaksanaan pekerjaan dalam status Force Majeure, namun terkait kompensasi yang dapat diberikan akibat bencana akan di evaluasi terlebih dahulu dengan tidak melanggar ketentuan kontrak dan peraturan barang jasa pemerintah,” pungkasnya.