TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengemuka menjelang rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026). Sejumlah elite partai politik, anggota DPR lintas fraksi, hingga kelompok masyarakat mendorong parlemen menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran melalui mekanisme konstitusional.
Sorotan kini tertuju ke Senayan. DPR didorong menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk menyikapi persoalan hukum yang diperdebatkan setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya telah menerima berbagai aspirasi mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut, menurut dia, datang dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Polemik ini berkaitan dengan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Sebelumnya, dalam putusan bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK dinyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan ijazah SMA. Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Putusan-putusan yang menjadi dasar desakan tersebut masih perlu ditelaah secara utuh, terutama mengenai akibat hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden. Pembatalan dokumen administratif tidak dengan sendirinya berarti pemberhentian pejabat negara.
NasDem hingga Golkar Buka Pembahasan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan proses pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia jalan lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.
Menurut Doli, mekanisme tersebut lebih relevan untuk menyampaikan sikap DPR terhadap persoalan yang telah menjadi perdebatan hukum dan politik.
“Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” katanya, Senin (9/11/2026).
PDIP dan PKS Dorong Mekanisme DPR
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat agar fraksinya mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto, Senin (9/11/2026).
Hasto menyebut PDIP terus membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Meski demikian, sikap resmi lembaga legislatif tetap harus diputuskan melalui mekanisme yang berlaku.
Desakan lebih tegas disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri menyusul polemik dokumen pendidikannya.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Namun, Almuzzammil mengakui langkah tersebut tidak dapat dilakukan satu fraksi saja. Diperlukan komunikasi politik dan kesepahaman lintas fraksi agar setiap proses memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Di luar parlemen, tuntutan pemakzulan juga disuarakan kelompok masyarakat.
Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Massa membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan agar Gibran meninggalkan jabatannya.
Aksi serupa sebelumnya dilakukan sejumlah aktivis Forum Kebangsaan DIY yang menurunkan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut tindakan tersebut sebagai simbol tuntutan politik terhadap Wakil Presiden sekaligus pesan kepada DPR agar memperhatikan aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna DPR RI hari ini menjadi perhatian di tengah meningkatnya tuntutan tersebut. Namun, belum ada kepastian bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran telah masuk dalam agenda resmi rapat atau akan diputuskan dalam persidangan.
Secara konstitusional, pemberhentian Wakil Presiden tidak cukup hanya melalui keputusan politik DPR. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, dengan persyaratan serta tahapan yang ketat.
Karena itu, berkembangnya dukungan politik terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat belum dapat diartikan bahwa proses pemakzulan telah resmi dimulai.
Perhatian publik kini tertuju pada sikap pimpinan dan fraksi-fraksi DPR, termasuk apakah aspirasi mengenai Gibran akan ditindaklanjuti melalui prosedur kelembagaan setelah rapat paripurna berlangsung.
