TheTapaktuanPost | Banda Aceh. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Nasruddin Bahar, menilai usulan pencopotan Mirwan dari jabatan Bupati Aceh Selatan, sangat dipaksakan (tendensius) dan penuh emosional, karena tanpa adanya langkah permintaan keterangan untuk klarifikasi terlebih dahulu.
“Seharusnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta keterangan lebih rinci terlebih dahulu terkait latar belakang Bupati Aceh Selatan meninggalkan negerinya untuk melaksanakan ibadah umrah,” kata Nasruddin Bahar melalui keterangan tertulis, Senin (8/12/2025) malam.
Menurutnya, perintah Presiden Prabowo kepada Mendagri untuk mencopot jabatan Bupati Aceh Selatan Mirwan, terkesan tendensius dan emosional. Sebab, Presiden tidak bisa serta merta memerintahkan pencopotan jabatan bupati karena bupati dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Bupati Aceh Selatan meninggalkan negerinya, kata Nasruddin Bahar, karena menganggap bencana banjir di daerah yang dia pimpin tidak separah kabupaten lain. Itu sebabnya, Bupati Aceh Selatan berani meninggalkan negerinya, sebab dilapangan dipastikan tetap hadir para pembantu bupati seperti Wakil Bupati, Plt. Sekda, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan dibantu TNI/Polri serta SKPK terkait lainnya bahu membahu bekerja sehingga keadaan terus membaik hingga akhirnya jalan lintasan Nasional Tapaktuan – Medan normal kembali seperti biasa.
Untuk diketahui, ulas Nasruddin Bahar, bencana banjir yang melanda wilayah Kecamatan Trumon Raya terjadi setiap tahun bahkan banjir bandang yang melanda Desa Ladang Rimba akhir tahun 2024 lalu, lebih parah daripada banjir genangan yang sedang terjadi sekarang akibat meluapnya muara Sungai Lae Soraya yang berhulu dari Aceh Tenggara.
Karena itu, Nasruddin Bahar menilai kasus Bupati Aceh Selatan sengaja dibesar – besarkan dan Bupati Aceh Selatan dijadikan tumbal sehingga kelemahan Pemerintah Pusat dalam menangani bencana banjir di Aceh dan Sumatera jadi hilang dengan seolah – olah Presiden Prabowo bersikap tegas.
“Publik perlu tahu Pemerintah Pusat belum mampu menyelesaikan masalah besar yang sedang terjadi, mayat mayat masih bertebaran di Kabupaten Aceh Tamiang, mobil mobil yang dibawa banjir di dalamnya berisi mayat manusia yang sekarang sudah mulai membusuk, Pemerintah Pusat gagal menembus daerah terisolir seperti Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues,” kritik Nasruddin Bahar.
“Jika mau jujur Presiden harus bersikap adil coba pecat menteri yang tak becus yang ada disekelilingnya. Kenapa Prabowo tidak merespon tuntutan masyarakat agar beberapa menteri bermasalah di pecat sesuai dengan kemauan Prabowo memecat Bupati Aceh Selatan?,” ujar Nasruddin penuh tanda tanya.
Dia menegaskan, sangat tidak adil langkah seorang Presiden memecat seorang Bupati dengan alasan meninggalkan daerah dalam keadaan bencana. Sebab tanpa adanya tindakan crosschek yang berimbang apakah bencananya bencana besar atau sudah dapat diatasi.
“Bupati Aceh Selatan bukan perampok, bukan perusak alam dia tidak punya HPH, dia tidak punya tambang seperti Menteri – menteri yang ada disekeliling Presiden,” tegas Nasruddin penuh kekesalan.
Karena itu, Nasruddin Bahar bermohon kepada Presiden Prabowo agar mengkaji ulang terkait perintah pencopotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan.
“Coba Pak Presiden memikirkan kembali apakah Bupati Aceh Selatan layak Bapak Hukum seperti seorang desertir di militer, dia tidak lari dari tanggung jawab dia keluar Negeri hanya urusan Ibadah. Momen yang tidak tepat mungkin iya disaat negeri kena musibah disaat itu pula Bupati tidak berada ditempat tapi apakah wajar hukumannya langsung pemecatan coba Pak Presiden kembali merenung bagaimana perasaan pendukung – pendukungnya yang pada umumnya ada dipengungsian kemaren, tanyakan kepada mereka apakah Bupati pernah turun kelapangan, pernah membantu warga. Semoga Pak Presiden sehat walafiat,” pungkas Nasruddin Bahar.
