DKP Aceh Selatan Belum Bisa Bantu 10 Perahu Nelayan Yang Hancur Dihantam Gelombang

TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Selatan mengaku telah mengetahui sebanyak 10 unit perahu bermesin robin milik nelayan Pasie Kuala Ba`u, Kecamatan Kluet Utara hancur berkeping-keping bahkan 3 unit diantaranya hilang tanpa jejak pasca gelombang laut sangat besar dan kencang “mengamuk” lalu menghantam perahu nelayan tersebut.

“Kita sudah mengetahui informasi itu setelah dilaporkan oleh Panglima Laot setempat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Dzumairi S.Pi,MT menjawab konfirmasi TheTapaktuanPost via sambungan telepon Rabu (9/9/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, terkait permintaan para nelayan kecil yang fasilitas mereka mencari rezeki (nafkah) untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari keluarganya telah hancur berkeping-keping dihantam gelombang laut agar langsung diganti baru (pengadaan baru-red) sekarang ini, dipastikan tidak bisa diakomodir, karena pengadaan barang dimaksud harus diprogramkan dulu dengan mengikuti prosedur aplikasi e-Planning dan e-Program.

“Kita tentu saja akan memperhatikan, tapi harus dipahami dalam penyaluran bantuan melalui kita bukan seperti pemberian bantuan di Dinas Sosial saat terjadi bencana alam yang memang telah ada barang-barang kebutuhan masa paniknya di gudang sehingga langsung bisa di salurkan,” ujar Dzumairi.

Menurutnya, program bantuan barang fisik seperti perahu lengkap dengan mesinnya baru bisa diusulkan melalui program anggaran tahun 2022 karena harus mengikuti program perencanaan reguler. Sementara untuk program anggaran tahun 2021 dipastikan tidak bisa diakomodir lagi karena peruntukan programnya sudah jelas siapa-siapa saja calon penerimanya.

“Meskipun para nelayan yang ditimpa musibah itu benar-benar memang sangat membutuhkan ya mau bagaimana lagi, karena untuk program pengadaan fisik seperti perahu beserta mesin seperti itu sekarang ini wajib mengikuti program perencanaan reguler,” tegasnya lagi.

Memang ada solusi satu lagi, ujar Dzumairi, dengan cara Pemkab Aceh Selatan bersedia memfullkan pengalokasian anggaran dalam APBK tahun 2021 untuk pengadaan perahu beserta mesin khusus untuk nelayan Pasie Kuala Ba`u yang mengalami musibah tersebut. “Kecuali ada kebijakan khusus yang diambil oleh pimpinan daerah melalui Bappeda mengalokasikan penambahan anggaran untuk DKP Aceh Selatan khusus untuk pengadaan perahu beserta mesin nelayan yang mengalami musibah tersebut,” ungkapnya.

Sedangkan terkait barang-barang kecil seperti kebutuhan jaring dan lain-lain, diakui Dzumairi, masih ada kemungkinan akan bisa dibantu oleh pihaknya melalui sumber anggaran tahun 2021 itupun akan dilihat kemampuan anggaran yang ada nantinya. Sebab yang menjadi kendala pihaknya adalah program pengadaan barang serupa telah lebih dulu ada orang-orang calon penerimanya yang disusun sejak dari awal.

“yang jelas kami pastikan pada kami tidak ada barang yang di simpan, sebab setiap program pengadaan barang telah ada orang-orang calon penerimanya. Anggapan bahwa kalau ada nelayan butuh jaring langsung bisa minta saja ke dinas itu keliru, sebab tidak ada barang yang disimpan stanby di dinas,” tegasnya lagi.

Memang sebelumnya, lanjut Dzumairi, ada proposal bantuan nelayan yang diajukan oleh Camat Kluet Utara. Apakah ada tertera nama-nama nelayan yang mengalami musibah itu dalam proposal itu, nanti akan di croscek kembali oleh pihak DKP Aceh Selatan.

“Mudah-mudahan ada tertera nama-nama para nelayan yang mengalami musibah di Pasie Kuala Ba`u tersebut, nantilah kami crosscek dulu,” imbuhnya.

Namun yang perlu diketahui, kata Dzumairi, musibah serupa telah banyak juga dialami oleh para nelayan lainnya di Aceh Selatan. Berdasarkan data yang telah masuk kepada pihaknya, sampai saat ini lebih kurang telah mencapai 80 kasus. Bentuknya berbeda-beda, ada yang karam dilaut, ada yang dihantam badai seperti yang terjadi baru-baru ini di Labuhanhaji dan sebagainya.

“Yang pasti, jika ada peluang dan celah untuk dibantu tetap akan kami bantu sebab pemberdayaan masyarakat nelayan itu adalah bagian dari tanggungjawab DKP. Jika ada tersedia anggaran tetap akan kami bantu, demikian juga sebaliknya jika tidak ada anggaran tolong mohon bersabar, sebab semuanya ada proses yang harus dilalui,” pungkasnya.  

Pos terkait