Menkop Fery Juliantono dan Wamen KKP Didit Herdiawan Resmikan SPBUN di Aceh Selatan

TheTapaktuanPost | Bakongan Timur. Perjuangan panjang nelayan tradisional untuk mendapatkan akses bahan bakar akhirnya mencapai titik penting. Menteri Koperasi RI, Fery Juliantono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi KNTI Aceh Selatan di Gampong  Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Selasa (28/4/2026).

Peresmian yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu diawali dengan kedatangan tamu VVIP dan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa. Suasana kemudian berlanjut ke sesi sambutan dari pemerintah daerah, jajaran PT Pertamina Patra Niaga, hingga pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

Puncak acara terjadi saat Menteri Koperasi menyampaikan arahan, sebelum akhirnya meresmikan SPBUN melalui pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sekitar pukul 11.25 WIB. Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama tiga pihak antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT Pertamina Patra Niaga, serta simulasi pembelian solar bersubsidi oleh nelayan.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Fery Juliantono menekankan bahwa kehadiran SPBUN bukan hanya pembangunan fasilitas, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah.

“Kerja kolaborasi seperti inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Ini sejalan dengan nilai koperasi yang menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, arah kebijakan nasional kini menempatkan desa dan kelompok masyarakat kecil sebagai titik awal pembangunan. Nelayan, kata dia, harus menjadi bagian dari transformasi tersebut.

“Perintah Asta Cita keenam adalah membangun dari bawah. Kehadiran negara harus mampu mengubah tatanan ekonomi masyarakat pesisir,” kata Fery.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi ini dirancang sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, penyaluran subsidi, hingga penyerapan hasil produksi masyarakat.

Program tersebut akan terintegrasi dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dilengkapi fasilitas seperti Cold Storage, pabrik es, hingga SPBUN.

“Ke depan, koperasi desa akan menjadi penyangga utama aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, termasuk dalam penyediaan BBM bagi nelayan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa keberhasilan program seperti SPBUN sangat bergantung pada sinergi antarinstansi.

Menurutnya, sektor perikanan tangkap, khususnya nelayan tradisional, membutuhkan dukungan yang terintegrasi, mulai dari akses energi, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung.

“Sinergi ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Didit.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI), Dani Setiawan, menegaskan bahwa kehadiran SPBUN ini merupakan hasil dari perjuangan panjang nelayan kecil di wilayah setempat.

Dani menyebut ada dua kebahagiaan besar yang dirasakan KNTI pada momentum tersebut. Pertama, melihat keteguhan pengurus dan anggota Koperasi KNTI Aceh Selatan dalam memperjuangkan akses BBM subsidi bagi nelayan.

“Ini bukan perjalanan singkat. Ini adalah rally panjang yang penuh tantangan. Tapi kawan-kawan KNTI di Aceh Selatan memilih untuk tidak menyerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses panjang tersebut justru menjadi fondasi penting dalam membangun koperasi yang lebih kuat dan matang. Menurutnya, pengalaman advokasi yang dijalani selama bertahun-tahun akan memperkuat kemampuan koperasi dalam mengembangkan usaha dan melayani kebutuhan nelayan.

Dani juga mengaitkan perjuangan tersebut dengan arah kebijakan nasional di bawah Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Kebahagiaan kedua, lanjutnya, adalah kehadiran langsung Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, di lokasi peresmian.

Menurut Dani, kehadiran pejabat tinggi negara di wilayah pesisir seperti Bakongan Timur, Aceh Selatan bukanlah hal biasa, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan kecil.

“Ini bukan hanya kunjungan. Ini adalah bentuk keberpihakan. Kami yakin, Bapak Menteri dan Wakil Menteri bukan hanya pejabat negara, tetapi juga pejuang rakyat, pejuang nelayan kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga, atas dukungan dalam memperluas akses BBM subsidi bagi nelayan.

Menurutnya, peran Pertamina Patra Niaga sangat strategis dalam mewujudkan keadilan energi, khususnya bagi masyarakat pesisir yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan distribusi.

“Kami percaya Pertamina Patra Niaga harus menjadi kebanggaan nasional, menjadi garda terdepan dalam meretas jalan keadilan energi bagi nelayan,” ujarnya.

Dani melanjutkan peresmian SPBUN ini menjadi tonggak penting dalam memperpendek rantai distribusi BBM bagi nelayan di Aceh Selatan.

“Dengan sistem berbasis koperasi, distribusi diharapkan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas nelayan,” tutupnya.

Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia kepada nelayan anggota koperasi, serta penyerahan izin operasional SPBUN oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada pengurus KNTI.

Momentum tersebut diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tiga pihak antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pertamina Patra Niaga terkait pengelolaan SPBUN oleh koperasi.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Aceh Selatan H. Mirwan, Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safaruddin, pimpinan legislatif daerah, serta unsur Forkopimda.

Kehadiran pemerintah pusat dan daerah mempertegas dukungan terhadap penguatan ekonomi pesisir berbasis koperasi. Peresmian SPBUN ini bukan hanya tentang mempermudah akses energi, tetapi juga menandai perubahan arah pembangunan, dari ketergantungan menuju kemandirian. Dari hanya bertahan, menuju nelayan yang berdaya dan mampu bersaing.

Pos terkait