TheTapaktuanPost.com | Banda Aceh – Wacana pembangunan Jalan Tol Subulussalam–Medan mulai mendapat perhatian. Jalur yang digadang-gadang mampu membuka keterisolasian ekonomi kawasan barat-selatan Aceh itu dinilai perlu diperjuangkan secara serius hingga ke pemerintah pusat.
Dorongan tersebut datang dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Denmark, Tarmizi Age. Ia meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menjadikan pembangunan tol tersebut sebagai salah satu agenda strategis Pemerintah Aceh.
Menurut Tarmizi, keberadaan tol Subulussalam–Medan bukan sekadar memangkas waktu perjalanan, melainkan berpotensi mengubah peta perekonomian kawasan barat-selatan Aceh yang selama ini bergantung pada jalur transportasi darat konvensional.
“Dengan adanya jalan tol, waktu tempuh Subulussalam dan kawasan barat-selatan Aceh menuju Medan dapat diperpendek. Ini akan memberikan dampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujar Tarmizi Age dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Tarmizi menilai pembangunan infrastruktur berskala besar harus dirancang untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Aceh.
Kawasan barat-selatan, menurutnya, memiliki potensi ekonomi yang dapat berkembang lebih pesat apabila didukung konektivitas transportasi yang memadai.
Jalan tol tersebut diyakini berpotensi memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta komoditas unggulan daerah menuju pasar Sumatera Utara dan wilayah lainnya.
“Jalan tol bukan hanya soal mempercepat perjalanan, tetapi juga bagaimana membuka akses ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat,” katanya.
Inisiator Aceh Goet yang akrab disapa Mukarram itu mengingatkan agar pembangunan jalan tol tidak berhenti sebagai wacana. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu mulai menyiapkan perencanaan dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Tarmizi secara khusus menaruh harapan kepada pemerintahan Mualem–Dek Fadh agar memperjuangkan konektivitas wilayah barat-selatan Aceh dalam agenda pembangunan nasional.
Ia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memasukkan rencana tol Subulussalam–Medan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, kemudian menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Jalan Tol Subulussalam–Medan perlu masuk dalam perencanaan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan antara daerah dan pusat. Ini harus dipersiapkan sejak awal agar kepentingan Aceh dapat terakomodasi,” tegasnya.
Selain dukungan politik dan kebijakan, Tarmizi mengingatkan pentingnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta arah pengembangan ekonomi daerah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar usulan pembangunan infrastruktur strategis memiliki landasan perencanaan yang kuat.
Ada satu hal yang secara khusus diingatkan Tarmizi. Ia tidak ingin pembangunan jalan tol nantinya hanya menjadi jalur perlintasan kendaraan tanpa memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah diminta sejak dini memetakan potensi kawasan ekonomi, pusat perdagangan, industri lokal, hingga peluang investasi di sepanjang koridor yang direncanakan.
“Jangan sampai jalan tol hanya menjadi jalur lewat. Harus ada perencanaan kawasan ekonomi di sekitarnya sehingga masyarakat lokal mendapatkan manfaat secara langsung,” ujarnya.
Ia meyakini peningkatan akses transportasi dapat membuka peluang bagi produk-produk lokal Aceh untuk menembus pasar regional maupun nasional.
“Dengan akses yang semakin baik, potensi lokal bisa berkembang dan muncul local brand Aceh yang mampu bersaing di pasar regional maupun nasional,” katanya.
Meski demikian, gagasan pembangunan Tol Subulussalam–Medan masih membutuhkan kajian kelayakan, perencanaan teknis, dukungan anggaran, serta keputusan pemerintah yang berwenang sebelum dapat direalisasikan.
Tarmizi berharap usulan tersebut tidak sekadar menjadi pembicaraan, tetapi mulai dibahas secara konkret oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat.
“Tol harus menjadi penggerak ekonomi baru bagi Aceh, khususnya wilayah barat-selatan,” pungkasnya.
