TheTapaktuanPost | Tapaktuan – Nama empat pasang calon mencuat dibursa pemilihan ketua dan sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Aceh Selatan periode 2018 – 2023 dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang sedang berlangsung di Gedung Pertemuan Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis (11/10/2018).
Ke empat pasangan calon tersebut masing – masing Hendra Liyusman – Irvandi, Fakhrizal – Agus Fardin, Akmal – Syam Irwan dan Nyak Dan – Muhammad.
Ke empat pasangan calon ini akan memperebutkan sebanyak 87 suara perwakilan perawat dimasing-masing Dewan Pengurus Komisariat (DPK). Adapun para peserta yang memiliki hak suara masing-masing Puskesmas 3 suara x 24 puskesmas seluruh Aceh Selatan = 72 orang. Kemudian ditambah Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Dinas Kesehatan 3 orang, DPK Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab 3, DPW PPNI Provinsi Aceh 3 dan DPK BLUD Rumah Sakit Yulidin Away Tapaktuan 5 suara.
Musda ini merupakan kegiatan perdana yang digelar persatuan perawat di daerah itu secara besar-besaran, setelah sejak 15 tahun lalu organisasi tersebut dipegang oleh mantan Kadis Kesehatan Aceh Selatan, H. Mardaleta SE, M.Kes.
Wakil Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran saat membuka acara tersebut pagi tadi mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus. Keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak aspek, yang salah satunya adalah dari pelaksana pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Karena itu, seorang perawat dalam bekerja harus melayani pasien dengan ramah, murah senyum, tulus-ikhlas, dengan suasana hati yang baik.
“Jika perawat memiliki suatu permasalahan pribadi, tidak meluapkan masalah tersebut kepada pasien. Buatlah pasien senyaman mungkin agar sakitnya tidak terbebani dengan perilaku perawat yang tidak sesuai dengan kode etik keperawatan,” seru Tgk. Amran.
Lebih lanjut Tgk. Amran menyampaikan PPNI adalah satu tonggak untuk menjaga kualitas para perawat agar memenuhi standar baik itu pelayanan maupun penanganan. Sehingga kepercayaan publik terhadap perawat tetap terjaga. Dengan adanya PPNI ini juga harus bisa menjadi pilar utama dalam hal peningkatan kualitas dan profesionalitas perawat di daerah itu.
“Pemilihan ketua PPNI hanya merupakan salah satu bagian dalam musyawarah daerah, yang terpenting adalah program-program PPNI ke depan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, selain itu pelaksanaan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan juga harus menjadi salah satu prioritas untuk pelaksanaan program-program ke depan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh, Abdurrahman, S.Kep, M. Kes mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan para perawat yang bertugas di Aceh Selatan. Sebab meskipun mereka didominasi para PNS namun masih ada anggota PPNI yang masih berstatus tenaga kontrak ataupun bakti.
“Kami juga mengharapkan kepada Pemkab Aceh Selatan agar memberikan penghasilan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) kepada para perawat. Dan jika ada para anggota PPNI yang tersandung masalah hukum hendaknya dilakukan mediasi mencari solusi yang terbaik, jangan langsung persolan tersebut di bawa ke ranah hukum,” pintanya.