TheTapaktuanPost | Aceh Besar. Presiden Prabowo Subianto memberikan alokasi Rp 4 miliar kepada 52 kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alokasi dana itu untuk membantu penanganan bencana Sumatera, termasuk kebutuhan bayi dan perempuan.
Keputusan itu diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi yang terdampak bencana yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun.
Laporan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bencana Alam di Lanud SIM, Aceh, Ahad, 7 Desember 2025.
Tito mengatakan pemerintah pusat sudah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras kepada daerah. Namun, pemerintah daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak masyarakat di pengungsian seperti popok bayi dan pembalut.
“Kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito.
Tito mengatakan sejumlah provinsi di luar Sumatera sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun bantuan itu belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas. Tito pun meminta Prabowo mempertimbangkan pemberian tambahan dana sebesar Rp 2 miliar.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten/kota ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” ujar dia.
Prabowo lalu memutuskan untuk memberikan Rp 4 miliar kepada 52 daerah itu. “Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar,” ujar dia.
Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah. Prabowo berencana mengirimkan Rp 20 miliar.
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” ujar dia.
Selain itu, Tito melaporkan banyak kantor camat dan kantor desa rusak berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan banyak dokumen masyarakat ikut hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan. Tito mengusulkan agar biaya untuk pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut ditiadakan.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” kata Tito.
Prabowo pun menyetujui usulan itu. “Oke, nanti dihitung semua,” kata dia.
Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan sebanyak 975 ribu orang mengungsi akibat banjir Sumatera. Angka ini merupakan total pengungsi yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 7 Desember 2025.
