TheTapaktuanPost | Tapaktuan – Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Azwir S.Sos – Tgk. Amran (Azam), menginstruksikan para pejabat kepala SKPK dijajarannya, harus mengikuti arah kebijakan visi misi dan program kerja yang telah ditetapkan. Salah satu program kerja yang fokus akan dijalankan pemerintahan Azam adalah penyaluran bantuan sosial santunan kematian dan santunan anak yatim serta fakir miskin.
Karena itu, Rencana Strategis (Renstra) SKPK harus sesuai RPJMD, sehingga program yang disusun tidak melenceng dari visi misi dan program kerja Pemerintah Azam.
“Dalam masa 100 hari kerja, kami akan memanggil Dinas Sosial, BPKD dan Bappeda selaku implementator program kerja pemerintahan Azam yang fokus pada penyaluran bantuan sosial,” kata H. Azwir dalam arahannya saat menggelar rapat perdana dengan para pejabat di Ruang Rapat Setdakab, Tapaktuan, Senin (1/10).
Dikatakan, konsep yang wajib dilaksanakan oleh SKPK terkait, dimasa pemerintahan Azam adalah realisasi program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terkena musibah seperti santunan kematian, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin.
“Makanya, kepala SKPK harus menyiapkan data yang dibutuhkan, agar mendapatkan data yang valid dan akurat sehingga program yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas H. Azwir.
Mulai saat ini, sambung H. Azwir, jika ada usulan dari individu atau kelompok masyarakat tertentu terkait program bantuan diharapkan tak langsung ditolak, melainkan harus dilakukan cek dan ricek serta disesuaikan dengan konsep visi misi serta RPJMD pemerintah Azam.
“Jika linier (dengan program Azam) tentu akan diakomodir sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Hilangkan Perbedaan Politik
Pada acara rapat perdana yang turut dihadiri Wabup Tgk. Amran, Sekdakab H.Nasjuddin, para asisten, staf ahli, para kepala SKPK, para Kabag dan para Camat tersebut, Bupati H. Azwir juga mengingatkan para pejabat setempat agar menghilangkan perbedaan politik saat Pilkada lalu.
“Pilkada telah usai dimana bupati dan wakil bupati telah dilantik sehingga telah menjadi pemimpin seluruh rakyat Aceh Selatan bukan bupati/wabup milik golongan atau kelompok tertentu,” ungkapnya.
Khusus terhadap para pejabat daerah, H. Azwir kembali mengingatkan agar jangan sekalipun coba-coba menjadi pengkhianat. Ia meminta kepada para pejabat agar menunjukkan loyalitas dan integritas positif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Jangan asyik memikirkan kapan berlangsung mutasi pejabat, bukan itu tugas pejabat. Melainkan laksanakan tupoksi masing-masing, penilaian kinerja ada sama kami. Jangan ada anggapan karena baru menjabat bupati belum bisa mutasi pejabat, itu anggapan keliru,” tegas H. Azwir lagi.
Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta SKPK terkait lainnya, H. Azwir dan Tgk Amran meminta agar segera merampungkan pembahasan dan penyusunan RAPBK-P 2018 dan RAPBK murni tahun 2019 serta RPJMD 2018 – 2023. Ketiga agenda penting tersebut diharapkan segera dilaksanakan pembahasan dan pengesahannya secara tepat waktu dan fokus berdasarkan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Wabup Tgk Amran menambahkan, terkait pembahasan RPJMD, pihaknya meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar lebih komunikatif dengan pihak terkait lainnya, sehingga rencana program kerja ke depan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah Azam.
“Program dan konsep pemerintahan sebelumnya, jika positif dipastikan akan ditindaklanjuti dan tetap dipertahankan. Namun sebaliknya, jika berdasarkan kajian tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat maka program tersebut akan dihentikan,” tegas Tgk. Amran.
Salah satu kebijakan pemerintah sebelumnya yang akan dievaluasi kembali karena dinilai tak sesuai ketentuan itu adalah terkait keberadaan sejumlah aset daerah yang selama ini dipakai oleh pihak-pihak tertentu yang tak berhak.
“Kami akan memanggil dinas terkait untuk segera menertibkan aset daerah,” pungkas Tgk. Amran.