TheTapaktuanPost | Meukek — Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aceh Selatan, Meukek, Kuta Buloh I, Yayasan Keumala Bhayangkari, Sahimi Sam.
Sahimi menilai perubahan skema pelaksanaan MBG harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, keberadaan dapur SPPG yang selama ini menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bergizi tetap penting untuk dipertahankan dan diperkuat.
Ia mengingatkan, upaya mencari pola baru jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut standar gizi, keamanan pangan, pengawasan hingga pengelolaan anggaran.
“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan, kemudian sistem yang sudah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” kata Sahimi Sam, kepada wartawan di Meukek, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, kantin sekolah memang memiliki keunggulan karena lokasinya lebih dekat dengan penerima manfaat. Namun, kedekatan tersebut tidak otomatis menjamin setiap kantin memiliki kemampuan memenuhi seluruh standar MBG.
Sejumlah aspek, kata Sahimi, harus menjadi pertimbangan, mulai dari kemampuan dapur memproduksi makanan dalam jumlah besar, pemenuhan standar gizi dan porsi, kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan makanan hingga kompetensi tenaga pengelola.
“Yang harus dipastikan bukan hanya makanannya sampai kepada anak-anak, tetapi apakah kandungan gizinya sesuai, porsinya sesuai, bahan yang digunakan memenuhi standar dan proses pengolahannya aman,” katanya.
Sahimi juga menyoroti aspek pengawasan apabila pelaksanaan MBG melibatkan lebih banyak titik pengelolaan di sekolah.
Menurutnya, semakin banyak unit yang terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan makanan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang transparan, terukur dan mudah dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai niatnya efisiensi, tetapi justru membuka banyak titik baru yang sulit diawasi. Kalau ada pengadaan dan pengelolaan dana, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan SPPG yang telah dibangun tidak seharusnya serta-merta ditinggalkan hanya karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
Solusi yang lebih tepat, kata dia, adalah melakukan evaluasi, memperketat pengawasan serta meningkatkan standar operasional sehingga kualitas layanan MBG semakin baik.
Di sisi lain, Sahimi tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan kantin sekolah. Namun, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara selektif dan hanya diberikan kepada kantin yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Persyaratan itu antara lain fasilitas yang memadai, kebersihan, kapasitas produksi, keamanan pangan serta kemampuan memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau memang ada kantin yang memenuhi semua standar dan mampu menjalankan ketentuan MBG, tentu bisa dipertimbangkan. Tetapi SPPG jangan langsung dianggap tidak diperlukan. Menurut saya, SPPG tetap harus menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Sahimi menilai perdebatan mengenai skema MBG seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang memasak atau mendistribusikan makanan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, sekaligus menjamin penggunaan anggaran berlangsung transparan dan akuntabel.
Karena itu, evaluasi terhadap SPPG maupun kajian mengenai keterlibatan kantin sekolah, menurutnya, perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis data serta kesiapan masing-masing daerah.
Program MBG, kata Sahimi, tidak semestinya hanya mengejar jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan konsumsi, kecukupan gizi serta tata kelola anggaran harus tetap menjadi prioritas.
“Jadi, kalau ada perubahan skema, ukurannya bukan hanya efisiensi. Yang paling penting adalah bagaimana mutu makanan terjamin, anak-anak mendapatkan gizi yang sesuai dan pengelolaan program tetap bisa diawasi serta dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
