Tambang Samadua Jadi Bara Konflik, IMPS Kritik Sikap Pemkab Aceh Selatan yang Dinilai Tak Konsisten

TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menghadapi gelombang penolakan tambang emas di Kecamatan Samadua kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari kalangan mahasiswa yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah tegas dan konsisten untuk meredam ketegangan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan.

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), Rama Dhanil, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons keresahan masyarakat yang terus menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM).

Bacaan Lainnya

Menurut Rama, persoalan tambang Samadua tidak lagi sebatas perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi yang terus berkembang dinilainya telah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran pemerintah sebelum ketegangan semakin sulit dikendalikan.

“Kalau kita melihat situasi masyarakat Samadua saat ini, mulai terlihat luapan emosional masyarakat terhadap penolakan aktivitas tambang PT MMS. Ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata,“ ujar Rama Dhanil kepada TheTapaktuanPost.com, Sabtu (21/11/2026).

Ia mengingatkan, keresahan masyarakat yang tidak segera mendapatkan respons dan penyelesaian berpotensi berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.

“Apabila persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Rama menilai pemerintah daerah semestinya telah mengambil langkah konkret sejak gelombang penolakan masyarakat mulai menguat.

Apalagi, menurutnya, persoalan pertambangan di Samadua bukan baru muncul belakangan ini. Aspirasi penolakan telah berulang kali disuarakan masyarakat melalui berbagai cara, mulai dari penyampaian keberatan, pemasangan baliho hingga aksi terbuka.

Namun, hingga kini, ia menilai belum terlihat penyelesaian yang mampu menjawab keresahan masyarakat.

Rama juga menyinggung sikap sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan yang sebelumnya mempertanyakan respons pemerintah daerah terhadap konflik pertambangan tersebut.

Menurutnya, peringatan dari lembaga legislatif seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar persoalan itu tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan sikap yang jelas, bukan justru membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian mengenai masa depan wilayah mereka.

“Jangan sampai masyarakat merasa bahwa suara dan keresahan mereka tidak lagi didengar oleh pemerintah,” ujarnya.

Sekretaris IMPS itu mendesak Pemkab Aceh Selatan segera membuka ruang komunikasi yang transparan dengan masyarakat, sekaligus mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menjadi penengah yang memberikan kepastian, bukan membiarkan masyarakat dan pihak perusahaan terus berhadapan di tengah situasi yang semakin sensitif.

Rama menilai keterlambatan penanganan justru dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu sampai muncul persoalan yang lebih serius sebelum mengambil tindakan.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul rangkaian penolakan tambang yang terus berlangsung di Kecamatan Samadua.

Pada Rabu (18/11/2026), misalnya, ketegangan sempat terjadi di Gampong Lubuk Layu ketika puluhan emak-emak mendatangi kantor keuchik dan mengusir rombongan PT MMS yang datang bersama dua siswa praktik kerja lapangan untuk rencana penelitian geologi.

Dua hari berselang, Jumat (20/11/2026), masyarakat kembali memasang baliho penolakan tambang emas di pinggir Jalan Nasional Meulaboh–Medan, Kecamatan Samadua.

Dalam aksi tersebut, warga kembali mendesak Bupati Aceh Selatan mengambil langkah terhadap rekomendasi perusahaan serta meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencabut izin usaha pertambangan PT MMS dan PT BSM.

Rangkaian aksi itu, menurut Rama, semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa keresahan masyarakat membutuhkan penanganan segera.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan pertambangan harus mengutamakan aspirasi, keselamatan, serta kepentingan jangka panjang masyarakat Samadua.

“Pemerintah jangan hanya menjadi penonton ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan memberikan kepastian. Sebab, ketenangan dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada membiarkan persoalan terus berkembang tanpa penyelesaian,” pungkas Rama Dhanil.

Pos terkait