TheTapaktuanPost.com | Samadua – Penolakan tambang emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali memanas. Sejumlah baliho yang dipasang warga untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan dilaporkan dirusak orang tak dikenal (OTK), Minggu (8/11/2026) malam.
Peristiwa ini mendapat kecaman keras dari Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, S.E., Ak. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat hingga memicu konflik terbuka di tengah penolakan tambang yang belum menemukan penyelesaian.
“Kami mengecam keras tindakan perusakan baliho tolak tambang emas di Kecamatan Samadua oleh oknum tidak dikenal,” kata Rema kepada TheTapaktuanPost.com di Tapaktuan, Senin (9/11/2026).
Menurut Rema, perusakan baliho tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele. Apalagi, penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang emas di Samadua telah berlangsung cukup lama dan berulang kali disuarakan masyarakat melalui berbagai aksi.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Perbedaan pandangan mengenai pertambangan, menurutnya, tidak boleh berujung pada tindakan intimidasi, provokasi, apalagi kekerasan.
Rema secara khusus meminta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perusakan baliho menghentikan tindakan yang berpotensi memancing kemarahan warga.
“Jangan ada provokasi yang justru memancing kericuhan hingga berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Samadua. Semua pihak harus menghormati dan menghargai aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Selain mengecam perusakan baliho, Rema mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh segera merespons tuntutan masyarakat terkait keberadaan dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.
Menurutnya, aspirasi penolakan tambang bukan baru muncul setelah pemasangan baliho. Warga sebelumnya telah menyampaikan sikap melalui petisi, pertemuan, hingga aksi audiensi di Kantor Camat Samadua yang sempat berakhir ricuh.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
“Kami meminta baik kepada pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh agar mendengar dan merespons aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan oleh ribuan rakyat Kecamatan Samadua,” ujar Rema.
Sebelumnya, masyarakat dari 28 gampong yang tergabung dalam empat kemukiman di Kecamatan Samadua memasang baliho penolakan tambang emas di sembilan titik pada Jumat (6/11/2026).
Namun, dua hari berselang, sejumlah baliho tersebut dilaporkan dirusak orang tak dikenal. Perusakan antara lain dilaporkan terjadi di sepanjang jalan nasional, termasuk kawasan Gunong Ribe, Gampong Jilatang, Batee Tunggai, dan beberapa lokasi lainnya.
Koordinator Aksi Penolakan Tambang, Tgk Zulhadi Yusfa, mengatakan pemasangan baliho merupakan bentuk penegasan sikap masyarakat yang menginginkan penghentian proses perizinan dan menolak aktivitas pertambangan emas di Samadua.
Baliho dipasang di kawasan Gunung Ketek, Madat, Alur Simerah, Air Sialang, Batu Kasik Putih, Ladang Kasik Putih, Batee Tunggai, Jilatang, dan Ujung Tanah.
“Kami masyarakat kompak turun. Tuntutannya tetap sama. Kita tetap ingin proses perizinan ini berhenti. Kemudian, tidak ada proses tambang di Kecamatan Samadua,” tegas Zulhadi.
Penolakan warga tersebut ditujukan terhadap dua perusahaan pemegang IUP, yakni PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM).
Berdasarkan informasi perizinan yang dihimpun, PT MMS memiliki wilayah izin seluas 739 hektare melalui IUP Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025 tertanggal 19 November 2025.
Sementara PT BSM mengantongi IUP Nomor 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dengan luas wilayah 752,4 hektare.
Dengan demikian, total luas wilayah izin kedua perusahaan tersebut mencapai sekitar 1.491,4 hektare di Kecamatan Samadua.
