TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan korban penyalahgunaan narkotika memperoleh hak rehabilitasi, sementara pelaku peredaran gelap narkoba tetap diproses sesuai hukum.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang digelar BNNK Aceh Selatan di Kafe Saung Bambu, Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu diikuti 30 peserta, terdiri atas 20 peserta hadir langsung dan 10 lainnya mengikuti secara daring. Forum ini melibatkan unsur penegak hukum, tim medis, serta lembaga rehabilitasi.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BNNK Aceh Selatan, Hasnanda Putra, S.T., M.M., M.T., menegaskan bahwa Tim Asesmen Terpadu memiliki peran penting dalam menentukan penanganan yang tepat terhadap seseorang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.
“Tim Asesmen Terpadu memiliki peran strategis dalam memastikan penanganan penyalahguna narkotika berjalan secara objektif dan profesional. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi serta sinergi yang kuat antarinstansi agar mekanisme asesmen dan penanganannya dapat berjalan optimal,” ujar Hasnanda.
Menurutnya, konsolidasi tersebut menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan asesmen terpadu sekaligus memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi.
Sementara itu, Kepala Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa Yayasan Pintu Hijrah, Adi Darmawan, S.Sos., menegaskan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan.
“Pasal 54 dan Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini bukan kebijaksanaan aparat, ini perintah undang-undang,” tegas Adi.
Ia menekankan pentingnya asesmen terpadu untuk membedakan penyalahguna yang membutuhkan pemulihan dengan pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.
Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara proporsional tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh layanan rehabilitasi.
Adi juga memastikan Yayasan Pintu Hijrah siap mendukung pelaksanaan TAT, termasuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi masyarakat Aceh Selatan.
“Yayasan Pintu Hijrah siap menjadi mitra strategis BNNK dan seluruh stakeholder dalam proses asesmen maupun penampungan klien rehabilitasi. Kami berkomitmen bahwa setiap warga Aceh Selatan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan hak pemulihannya secara bermartabat,” katanya.
Dukungan terhadap penguatan layanan rehabilitasi juga disampaikan Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Mahdian Siregar, S.E., M.H.
Mahdian menegaskan bahwa kepolisian mendukung penuh penguatan koordinasi TAT, terutama keberlangsungan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa Yayasan Pintu Hijrah di Aceh Selatan.
Menurutnya, keberadaan lembaga rehabilitasi tersebut sangat penting untuk mendukung penanganan penyalahguna narkotika yang membutuhkan pemulihan.
Ia berharap fasilitas rehabilitasi yang telah tersedia dapat terus dipertahankan dan diperkuat sehingga masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan pemulihan.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas penyamaan persepsi mengenai mekanisme asesmen, evaluasi kinerja tim, peningkatan disiplin, serta strategi mengatasi hambatan koordinasi dan birokrasi.
Melalui konsolidasi ini, BNNK Aceh Selatan berharap penanganan kasus narkotika semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan pecandu dan korban penyalahgunaan memperoleh layanan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Forum ditutup dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas, koordinasi, dan kecepatan pelayanan asesmen terpadu dalam mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh Selatan.





