TheTapaktuanPost | Banda Aceh. Fraksi Partai Nanggroe Aceh (F-PNA) di DPRA, meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera mengevaluasi kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ir. Sunawardi M.Si.
Oknum pejabat ini dinilai tidak responsif terhadap kejadian bencana alam yang telah mengancam pemukiman penduduk dan keselamatan jiwa masyarakat.
“Buktinya, meskipun kejadian bencana alam erosi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Krueng Kluet, tepatnya di Desa Kede Padang, Kecamatan Kluet Utara dan Desa Si Urai-urai, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan sudah cukup parah dan terus meluas. Tapi ia terkesan seperti mengabaikan (acuh) begitu saja,” kata Ketua Fraksi PNA di DPRA, T. Safrizal kepada wartawan, Jumat (13/12).
Seperti diketahui, akibat semakin parah hantaman erosi, puluhan rumah warga termasuk rumah sekolah dan tempat pemakaman umum (TPU) di sepanjang DAS Krueng Kluet, di Desa Kede Padang, Kluet Utara dan Desa Siurai-urai, Kluet Timur telah porak-poranda.
Bencana alam erosi yang telah terjadi sejak dua tahun terakhir ini, selain telah melenyapkan beberapa rumah penduduk karena dibawa arus air yang cukup deras, juga telah mengakibatkan sejumlah rumah warga lainnya harus dibongkar paksa untuk menghindari ambruk ke sungai.
Legislator muda yang akrap disapa gamgam ini menyatakan bahwa, dilihat dari begitu parahnya dampak yang timbul seharusnya penanggulangan bencana erosi sungai tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh.
“Seharusnya, penanganan bencana erosi ini masuk skala prioritas karena menyangkut dengan keselamatan jiwa masyarakat sekitar DAS,” tegas Gamgam seraya mengaku kesal dengan lambannya perhatian pemerintah, khususnya BPBA sehingga erosi pun semakin meluas.
Politisi muda asal Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan ini juga mengaku “dibola-bolai” ketika dirinya menemui Kepala BPBA beberapa hari lalu.
“Saat saya menyampaikan hal tersebut kepada Kepala BPBA, dia mengatakan persoalan itu urusan Balai Wilayah Sungai Sumatera. Lalu saya menghubungi pimpinan balai dimaksud namun mereka justru mengatakan itu urusan pihak provinsi,” ungkap Gamgam.
Menurut Gamgam, jika ada keseriusan menanggulangi bencana itu, pihak BPBA bisa melakukan penanganan tanggap darurat dengan cara mengalihkan arus sungai sebagai penanganan sementara.
Tapi ironisnya, ketika alternatif solusi itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PNA di DPRA, kepala BPBA justru menawarkan bantuan 1.500 karung pasir.
“Tawaran kepala BPBA terkesan seperti pelecehan. Ia seperti menganggap sepele bencana erosi yang sudah sangat menyengsarakan penduduk di sepanjang DAS krueng kluet,” sesalnya.
“Jujur saya kesal dengan jawaban kepala BPBA. Padahal ada alokasi dana BTT yang cukup besar dalam APBA termasuk untuk penanggulangan bencana. Tapi kepala BPBA justru terlihat tidak peka dengan musibah yang menimpa masyarakat Aceh Selatan. Saya pikir, Plt Gubernur harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala BPBA,” tambah Gamgam.
Menurut Gamgam lagi, seharusnya posisi kepala BPBA dijabat oleh orang yang memilki empati terhadap masyarakat yang berada dalam ancaman bencana.
“Kita butuh kepala BPBA yang progresif dan punya inisiatif dalam melakukan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat,” tutup Gamgam.
