TheTapaktuanPost | Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan banjir DAS Lawe Alas Singkil yang melibatkan kementerian terkait, anggota DPR RI dan DPD asal Aceh, Pemerintah Aceh, anggota DPRA dan bupati serta kepala SKPD terkait dari 5 kabupaten/kota di Aceh, di Aula Sutopo Purwonugroho Gedung Graha BNPB Lantai 15, Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, Kamis (27/2/2020).
Rakor yang secara resmi dibuka langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo ini, menghasilkan 8 pernyataan komitmen rekomendasi bersama yang di tandatangani langsung oleh pejabat terkait Pemerintah Aceh, anggota DPRA dan 5 bupati/walikota di Aceh dengan disaksikan langsung pejabat pusat.
Para pejabat yang membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan komitmen bersama tersebut masing-masing Kepala Pelaksana BPBA Ir. Sunawardi M.Si, Kadis SDA Aceh Ir. Mawardi, Plt. Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran, Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru, Wakil Walikota Subulussalam Salmaza, Sekda Aceh Singkil Azmi, Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari dan Ketua Komisi II DPRA Irpanusir S.Ag.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Cut Syazalisma S.STP yang hadir langsung mengikuti rakor tersebut di Jakarta, melaporkan bahwa, rapat yang dibuka Kepala BNPB Doni Monardo, kemudian dilanjutkan oleh Sestama BNPB, Harmensyah. Sebelum adzan dhuhur berhasil merumuskan delapan komitmen rekomendasi bersama penanganan banjir DAS Lawe Alas Singkil.
Pertama, mengusulkan penanganan bencana di DAS Lawe Alas Singkil sebagai proyek strategis nasional. Kedua, segera dibuat rencana aksi penanganan DAS Lawe Alas Singkil secara komprehensif dan terpadu. Ketiga, perlu dibentuk tim Task Force dari berbagai unsur stakeholder untuk percepatan, perencanaan dan penganggaran. Keempat, 1 (satu) persen anggaran APBA harus dianggarkan untuk pemeliharaan lingkungan wilayah hulu.
Selanjutnya kelima, membentuk kelompok kerja khusus, adanya pembagian kewenangan khusus antara pusat dan daerah. Keenam, gerakan massal untuk restorasi dan reforestrasi yang menghasilkan nilai ekologis dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ketujuh, kementerian PUPR membentuk balai wilayah sungai khusus DAS Lawe Alas Singkil dan kedelapan rencana aksi ini dikoordinir oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh.
“Dalam rapat unsur pusat yaitu kementerian terkait sangat mendukung program ini dan pihak DPR RI serta DPD siap mengawal program terkait penanganan DAS Lawe Alas Singkil. Kemudian untuk mempersiapkan secara teknis dinas SDA Aceh akan melakukan pertemuan kembali di Banda Aceh. Nanti akan dibentuk wadah khusus untuk mempercepat penyiapan kajian dan DED sebagai bahan pengajuan program ke pusat,” kata Cut Syazalisma.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo sebagaimana dikutip dari Kalak BPBD Aceh Selatan, mengatakan bahwa, pihaknya merasa sangat prihatin melihat kondisi bencana alam banjir yang melanda 5 wilayah kabupaten/kota di Aceh selalu rutin terjadi setiap tahun akibat meluapnya DAS Lawe Alas yang tak kunjung berakhir.
Menyikapi persoalan itu, Kepala BNPB Doni Monardo berinisiatif menggelar rapat koordinasi terkait pentingnya pengendalian bencana banjir di jalur DAS Lawe Alas Singkil. Muara Rakor adalah membebaskan lima daerah tersebur dari banjir tahunan.
Sebab, pola penanganan bencana banjir yang telah dilakukan selama ini oleh masing-masing kabupaten/kota dinilai belum berjalan optimal.
“Karenanya, BNPB merasa perlu adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana banjir akibat luapan DAS Lawe Alas Singkil di Provinsi Aceh,” ujarnya.
“Ancaman bencana permanen, harus diatasi secara permanen pula,” tegas Doni Monardo dalam Rakor yang juga menghadirkan narasumber Irma Hutabarat, pegiat vegetasi vetiver system.
Usai jeda sholat dhuhur dan makan siang, Rakor dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis, yang diikuti kepala daerah lima kabupaten/kota terdampak banjir DAS Lawe Alas Singkil, unsur Pemerintah Provinsi, unsur Kementerian PUPR, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota serta BNPB sebagai fasilitator.
Rakor perdana terkait penanganan banjir DAS Lawe Alas Singkil yang digelar BNPB tersebut mendapat dukungan maksimal dari seluruh pihak terkait. Buktinya, dari perkiraan awal undangan yang hadir sebanyak 70 orang ternyata undangan yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 97 orang.
Mereka yang hadir antara lain, anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid, Salim Fachri, Irmawan, Nasir Djamil dan Rafli Kande. Anggota DPD asal Aceh Ustazd Fadhil Rahmi. Anggota DPRA Irpanusir dan T. Safrizal Gamgam.
Kepala Bappenas RI Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup RI , Deputi di Lingkungan BNPB.
Bupati Aceh Tenggara, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Singkil, Wali Kota Subulussalam, Plt Bupati Aceh Selatan, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Ketua DPRK Gayo Lues, Ketua DPRK Aceh Singkil, Ketua DPRK Subulussalam, Ketua DPRK Aceh Selatan, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Kementerian PUPR, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Pelaksana BPBA, Kepala Dinas PUPR Aceh.
Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera, Kepala BKSDA Aceh, Ketua Forum PRB Aceh, Kepala TNGL Aceh, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Aceh, Ketua TDRMC Aceh, Ketua Komisi II DPRA Aceh, Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Kepala Bappeda Gayo Lues, Kepala Bappeda Aceh Singkil, Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Kepala Bappeda Aceh Selatan.
Pihaknya juga mengundang Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gayo Lues, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.
