TheTapaktuanPost | Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, angkat bicara terkait 3 bupati di Provinsi Aceh yang mengaku tak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melalap daerah mereka hingga menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit.
Tito menilai wajar kepala daerah mengeluhkan hal tersebut karena sulitnya akses jalan yang berdampak pada penanganan korban bencana.
“Nah, khusus tadi misalnya ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup. Kondisinya enggak akan mungkin mampu,” ujar Tito kepada wartawan, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Setidaknya ada tiga bupati menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor. Mereka adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
“Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya,” begitu potongan surat Haili Yoga bertanggal 27 November yang beredar.
Pada saat surat ditulis, korban jiwa yang telah ditemukan di kabupaten itu 15 orang.
Pemerintah Pusat Akan Membantu
Tito memastikan, pemerintah pusat akan tetap membantu pemerintah daerah dalam penanganan banjir tanpa memandang kemampuan dan kesanggupan daerah tersebut.
“Tapi pemerintah pusat, mau dia [kepala daerah] katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama,” ucap dia.
“Kita menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, yang mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apa lagi yang mengatakan sudah nggak mampu,” imbuhnya.
Eks Kapolri itu pun memaklumi kepala daerah yang tak sanggup dalam menangani banjir di daerah mereka dan meminta bantuan dari pemerintah pusat.
“Dan memang kita melihat wajar dia mampu dan enggak mampu. Karena di daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” tutur Tito.
“Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Enggak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjain dengan pemerintah pusat,” terangnya.
Lebih lanjut, Tito juga mencontohkan kondisi daerah Aceh Tengah yang lumpuh dan aksesnya terputus sehingga berimbas pada penyaluran bantuan pangan.
Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah yang menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani, ya memang enggak mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan,” ujar Tito.
“Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. [Sementara] dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Akhirnya pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” sambung dia.
Akses Aceh Tengah Tertutup
Tak hanya itu, Tito menerangkan bahwa mobilisasi alat berat ke daerah Aceh Tengah juga terhambat lantaran aksesnya yang tertutup baik dari utara maupun selatan.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Karena dia terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan,” kata Tito.
“Jadi jalan-jalannya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya,” kata dia.
