Pansel Serahkan Hasil Penjaringan 15 Besar Anggota KIP ke DPRK Aceh Selatan

  • Whatsapp
TheTapaktuanPost | Tapaktuan –  Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner KIP Aceh Selatan secara resmi telah menyerahkan hasil penjaringan 15 besar calon anggota KIP periode 2018 – 2023 ke pimpinan DPRK. Prosesi penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Lantai I, Gedung DPRK, Tapaktuan, Kamis (1/11/2018).

Nama-nama 15 calon anggota KIP tersebut diserahkan oleh Ketua Pansel, M. Pajrul S.Pd didampingi dua anggotanya, Hasri Efendi S.Pt dan Dedi Irawan S.Pd diterima Ketua DPRK, T. Zulhelmi didampingi Wakil ketua, T. Bustami, SE dan Zamzami ST.

Turut hadir menyaksikan penyerahan nama 15 besar calon anggota KIP tersebut Ketua Komisi A, Lisa Elfirasman ST beserta anggotanya dan ketua-ketua fraksi.

Setelah itu, pimpinan dewan Aceh Selatan rencananya kembali membuat rapat badan musyawarah (Banmus) sebelum nama-nama 15 besar calon anggota KIP tersebut diserahkan kepada komisi A untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai dasar dipilih 10 besar.

Ketua DPRK Aceh Selatan, T. Zulhelmi dalam sambutannya mengatakan, silang pendapat yang sempat muncul sebelumnya di internal dewan terkait penjaringan calon komisioner KIP periode 2018 – 2023, merupakan hal biasa dalam sebuah lembaga politik. Dengan telah diserahkannya hasil 15 besar tersebut, maka seluruh perbedaan pandangan itu dianggap sudah selesai.

“Sebenarnya, tujuan kami sebelumnya ingin membuat rapat banmus murni untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat terkait pengumuman 15 besar calon anggota KIP, diduga ada yang terlibat partai politik. Namun karena sudah beberapa kali digelar tak bisa terlaksana karena tak cukup kuorum, maka rencana itu gagal terlaksana,” papar T. Zulhelmi.

Adun Zul-sapaan akrab T. Zulhelmi, mengharapkan kepada pihak Pansel selama bekerja hingga sudah mengeluarkan keputusan meloloskan 15 besar calon anggota KIP, mampu bekerja dengan azas keadilan dan profesional. Seluruh keputusan yang telah diambil hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seandainya dikemudian hari dipersoalkan oleh pihak tertentu.

“Saya meminta kepada pihak sekretariat dewan agar acara ini di dokumentasikan. Seluruh ucapan saya tolong dicatat,” tegas T. Zulhelmi.

Dalam kesempatan itu, T Zulhelmi juga meluruskan terkait polemik beredarnya surat undangan kepada anggota dewan menghadiri rapat badan musyawarah (Banmus) dengan agenda pembatalan hasil pengumuman 15 besar calon anggota KIP beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat proses pembuatan surat undangan dimaksud, pihak sekretariat dewan berkoordinasi dengannya lalu dijawab agenda rapat sesuaikan dengan surat masuk.

“Surat masuk laporan dari masyarakat adalah mohon pembatalan keputusan pansel. Sehingga pihak sekretariat dewan pun membuat agendanya pembatalan. Atas kekeliruan itu kami memohon maaf dan Alhamdulillah beberapa saat kemudian langsung direvisi kembali,” pungkasnya.