TheTapaktuanPost | Kendari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), tegas menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA), secara bergelombang dalam waktu dekat.
Menurut Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, penolakan kedatangan TKA Tiongkok ini, tegas ditolak karena masyarakat Sultra tengah menghadapi Covid-19. Dia mengultimatum pemerintah pusat, jika ini dipaksakan, Abdurrahman Saleh akan memimpin demostrasi.
“Kalau ini tetap dipaksakan datang, intelejen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024” tegas Abdurrahman Saleh kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Menurut Abdurrahman, harusnya ribuan TKA yang ada di Morosi, Konawe, bisa menularkan ilmu pengetahuan kepada pekerja lokal sehingga kebutuhan TKA di Morosi bisa dipangkas hingga 50 persen.
“Supaya kita bukan menjadi budak dan kuli di negeri sendiri,” kata Abdurrahman Saleh.
Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli menilai, rencana ini hal lucu, karena saat ini di tengah wabah Covid-19, banyak tenaga kerja lokal di Sultra yahg dirumahkan, akan tetapi pemerintah pusat berencana mendatangkan TKA dari China.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut, fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” kata Poli.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang, mempertanyakan alasan masuknya 500 TKA, apakah memiliki keahlian. Ketika 500 TKA ini tidak datang, apakah perusahaan VDNI tidak beroperasi.
Politikus Partai Demokrat ini juga menyinggung transparansi jumlah TKA di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Sebab data Dinas Ketenagakerjaan hanya 25 orang TKA China.
“Sementara fakta, kebenaran dari Bupati Konawe di atas seribuan TKA yang bekerja di Morosi. Perusahaan ini tidak transparan, tidak pernah jujur mengenai pengelolaan tenaga kerjanya. TKA yang datang ini, jangan kayak 49 orang pakai visa kunjungan,” kata Endang.
Gubernur Juga Tolak
Informasinya, ratusan WNA asal Tiongkok itu, harusnya sudah masuk di Sultra, pada 22 April 2020 lalu, sebagai pekerja di salah satu perusahaan kawasan industri smelter nikel Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan informasi ini. Namun, kebijakan pemerintah pusat itu ditolak Pemerintah Provinsi Sultra.
“Saya langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Dandrem, Kapolda, Imigrasi Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukan kembali 500 TKA asal Cina,” tegas Ali Mazi di rumah jabatan Gubernur, Senin (26/4/2020).
Ali Mazi menyebut, penolakan tersebut karena tidak memungkinkan meskipun disertai surat-surat pendukung bebas dari wabah corona. Apalagi, masalah TKA ini pernah memicu keresahan masyarakat.
“Bagaimana mungkin. 49 (TKA) yang lalu saja, kita sudah babak belur. Kita juga tetap harus lakukan karantina sesuai dengan perundang-undangan. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukan TKA asal Cina,” jelasnya.
Ali Mazi, juga telah meminta pihak Virtue Dragon, agar menunda sementara waktu keinginannya tersebut. Nanti, setelah wabah Covid-19 ini berakhir, baru akan dibicarakan kembali.
Menurut Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh, penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China. Namun, situasinya tidak tepat. Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui.
“Setelah kita kembali seperti semula, silahkan kembali melanjutkan investasinya” tegasnya. (okezone.com)
Pimpinan DPRD Sultra Akan Pimpin Demonstrasi Jika 500 TKA Tetap Dipaksakan Masuk
