TheTapaktuanPost | Jakarta. Pemerintah terus memprioritaskan penangkalan wabah virus corona. Untuk itu, pemerintah memberikan alokasi anggaran khusus untuk penanganan untuk virus asal China ini.
Alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga independen ini akan berfungsi mengawasi aliran dana untuk penanggulangan virus corona hingga memberikan hukuman mati bagi koruptor.
Pemerintah kini memfokuskan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19. Bahkan sejumlah belanja pemerintah dialihkan atau direalokasi untuk percepatan penanganan virus corona yang telah mewabah secara global tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebanyak Rp 62,3 triliun belanja kementerian dan lembaga akan direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Angka ini lebih besar dari yang disampaikannya pada Rabu (18/3/2020) sebesar Rp 5-10 triliun.
“Untuk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (20/3/2020).
Dia melanjutkan, dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di kementerian/lembaga. Termasuk belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, hingga output cadangan.
Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha.
“Kami terus minta seperti PUPR dan kementerian yang anggaran belanja besar untuk spacing atau dalam hal ini memperpanjang pelaksanaan kegiatan, sehingga mungkin tidak di-drop sama sekali tapi multiyears sehingga beban tidak semua di 2020,” kata Sri Mulyani.
Dana realokasi Rp 62,3 triliun hanya berasal dari pos belanja pemerintah pusat, belum termasuk dari penghematan di pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) maupun dalam APBD 2020.
Namun menurut Sri Mulyani, penghematan dari TKDD bisa mencapai Rp 56-59 triliun. Angka ini juga lebih besar dari perkiraan awal Sri Mulyani sebesar Rp 17,17 triliun.
“Untuk belanja daerah transfer keuangan dana desa, Kemendagri sampaikan dalam sidang kabinet, kita identifikasi Rp 56-59 triliun yang bisa dipakai atau lakukan penghematan untuk reprioritas penanganan COVID-19,” tambahnya.
KPK Awasi Anggaran Penanggulangan Corona, Ada Hukuman Mati Bila Dikorupsi
KPK mulai bergerak mengawasi sektor anggaran penanggulangan bencana nonalam, COVID-19. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan agar dana tersebut tak dikorupsi.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, sebagaimana tugas pokok, pihaknya akan melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuannya agar dana yang disalurkan tepat sasaran, tepat guna, efektif, dan bebas dari penyelewengan.
“Jangan sampai anggaran bencana dikorupsi oknum yang tidak punya empati. Kami berharap itu tidak terjadi. Masak sih, kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi,” kata Firli saat dihubungi, Rabu (18/3/2020).
Firli juga mengingatkan, adanya ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan bencana. Ancaman pidana mati, kata dia, diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Masalah wabah virus corona adalah bencana non-alam dan pemerintah telah mengambil langkah langkah penanganan termasuk mengalokasikan anggaran. Kita memberi dukungan seluruh langkah yang diambil karena penyelamatan kehidupan itu menjadi prioritas,” kata dia.
BNPB telah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana non alam. BNPB pun memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana virus corona hingga 29 Mei 2020. Status keadaan darurat tertentu ini telah ditetapkan BNPB sejak 29 Februari. (KUMPARAN.COM)
