Oleh: Drs. M. Nazari Syam, M. Si.
KEKUASAAN boleh berganti tangan, tetapi pengaruh politik tidak selalu ikut meninggalkan istana. Ia bisa bertahan melalui jaringan loyalis, hubungan keluarga, kedekatan dengan elite, hingga kepentingan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam politik Indonesia, fenomena semacam ini menemukan salah satu wajahnya pada apa yang kerap disebut sebagai “Genk Solo”.
Sebutan itu bukan nama organisasi resmi. Ia lebih merupakan istilah politik untuk menggambarkan jejaring kekuasaan yang diasosiasikan dengan Joko Widodo. Dari Solo, Jokowi membangun karier politik hingga mencapai puncak kekuasaan nasional. Setelah dua periode memimpin Indonesia, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi seberapa besar kekuasaan yang pernah dimilikinya, melainkan seberapa jauh pengaruh itu masih bekerja.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, sebagaimana diberitakan pada 12 November 2026, menjadi momentum penting untuk membaca kembali konfigurasi tersebut. Peristiwa itu bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara. Secara politik, ia juga membuka pertanyaan mengenai masa depan pengaruh Jokowi setelah salah satu simpul terpenting keluarganya meninggalkan lingkaran kekuasaan formal.
Namun, terlalu sederhana jika perubahan itu langsung dimaknai sebagai berakhirnya pengaruh politik Solo. Kekuasaan tidak selalu bersemayam dalam jabatan. Sering kali, justru setelah jabatan berakhir, kekuatan sebuah jaringan diuji.
Lebih dari lima abad lalu, Niccolò Machiavelli menulis Il Principe, sebuah karya yang membedah bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan.
Bagi Machiavelli, politik bukan semata-mata panggung moralitas. Politik juga merupakan pertarungan kepentingan, kecerdikan membaca keadaan, kemampuan mengendalikan konflik, dan ketepatan menentukan sekutu.
Dalam perspektif ini, perjalanan politik Jokowi menarik untuk dibaca.
Jokowi muncul dengan citra yang berbeda dari elite politik konvensional. Kemeja sederhana, blusukan, komunikasi langsung dengan masyarakat, dan gaya bicara yang jauh dari kesan birokratis menjadi modal politik yang kuat.
Kesederhanaan menjelma menjadi identitas. Kedekatan dengan rakyat berubah menjadi legitimasi. Sementara popularitas personal berkembang menjadi kekuatan elektoral yang mampu melampaui batas-batas partai.
Tetapi politik tidak berhenti pada pencitraan.
Selama memimpin, Jokowi juga memperlihatkan kemampuan merangkul bekas lawan politik. Prabowo Subianto, rivalnya dalam dua pemilihan presiden, bahkan masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan sebelum kemudian menjadi presiden.
Strategi merangkul lawan memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia dapat menciptakan stabilitas dan mengurangi ketegangan politik. Di sisi lain, ketika terlalu banyak kekuatan politik berkumpul di sekitar pemerintah, demokrasi berisiko kehilangan oposisi yang efektif.
Di sinilah relevansi Machiavelli muncul. Ancaman politik tidak selalu harus dikalahkan. Terkadang, ia cukup dirangkul hingga kehilangan alasan untuk melawan.
Salah satu kekuatan utama Jokowi adalah kemampuannya membangun hubungan emosional dengan masyarakat.
Program bantuan sosial, pembagian sertifikat tanah, serta berbagai bentuk interaksi langsung antara pemimpin dan warga memperkuat citra negara yang hadir di tengah rakyat.
Tentu saja, bantuan sosial merupakan kewajiban negara dan hak masyarakat yang memenuhi persyaratan. Tidak tepat menganggap setiap bantuan pemerintah sebagai praktik politik transaksional.
Persoalan muncul ketika program negara dipersonalisasi menjadi kemurahan hati seorang pemimpin. Dalam situasi demikian, batas antara pelayanan publik dan investasi popularitas politik menjadi kabur.
Masyarakat berpotensi melihat bantuan bukan sebagai hak kewarganegaraan, melainkan sebagai pemberian pribadi yang harus dibalas dengan kesetiaan.
Dalam ilmu politik, hubungan semacam ini dapat berkembang menjadi klientelisme, yakni pertukaran dukungan politik dengan akses terhadap sumber daya atau keuntungan tertentu.
Bahaya terbesarnya bukan semata-mata pada pembagian bantuan, melainkan pada perubahan cara rakyat memandang negara.
Ketika hak dianggap hadiah, kritik dapat dianggap sebagai bentuk ketidakberterimakasihan. Ketika pemimpin dipandang sebagai pemberi rezeki, pertanggungjawaban kebijakan berisiko digantikan oleh loyalitas personal.
Demokrasi akhirnya tidak lagi sepenuhnya menjadi arena adu gagasan, tetapi juga pertarungan siapa yang paling mampu memelihara rasa berutang budi.
Fenomena lain yang sulit dipisahkan dari warisan politik Jokowi adalah kemunculan anggota keluarganya dalam panggung kekuasaan.
Gibran meniti karier sebagai Wali Kota Surakarta sebelum terpilih menjadi wakil presiden. Sementara Bobby Nasution, menantu Jokowi, membangun karier politik dari Medan hingga tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Secara konstitusional, hubungan keluarga dengan mantan presiden tidak otomatis menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
Namun, legalitas bukan satu-satunya ukuran kualitas demokrasi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh kandidat memiliki kesempatan yang relatif setara ketika berhadapan dengan keluarga yang telah memiliki popularitas, jaringan politik, akses elite, dan pengaruh kekuasaan.
Di sinilah kritik terhadap dinasti politik menemukan relevansinya.
Dinasti politik tidak harus berarti adanya pelanggaran hukum. Ia dapat tumbuh melalui mekanisme pemilu yang sah, tetapi tetap menimbulkan persoalan mengenai konsentrasi pengaruh dan ketimpangan persaingan.
Kemenangan elektoral memang memberikan legitimasi untuk menjabat. Namun, kemenangan itu tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban publik untuk menguji proses politik yang mengantarkan seseorang ke kekuasaan.
Bagi Jokowi, keberhasilan anggota keluarga menembus jabatan strategis memperlihatkan betapa kuatnya modal politik yang terbentuk selama masa kepemimpinannya.
Tetapi kekuatan yang diwariskan melalui keluarga juga menyimpan kerentanan. Ketika salah satu anggota keluarga menghadapi tekanan politik, reputasi jaringan yang lebih luas dapat ikut dipertaruhkan.
Pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, jika dilihat dari sudut politik kekuasaan, merupakan ujian terhadap daya tahan jaringan yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.
Selama Gibran berada di kursi wakil presiden, keluarga Jokowi memiliki representasi langsung pada puncak pemerintahan nasional. Ketika posisi itu ditinggalkan, konfigurasi kekuasaan berubah.
Namun, perubahan jabatan tidak serta-merta menghapus jaringan yang telah terbentuk.
Relawan, hubungan dengan partai politik, kedekatan personal dengan pejabat, dan pengaruh di kalangan elite dapat terus bertahan meskipun figur utamanya tidak lagi memegang kekuasaan formal.
Pernyataan Jokowi dari Solo mengenai dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo juga dapat dibaca melalui dua perspektif.
Bagi pendukungnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas nasional.
Sebaliknya, bagi pengkritiknya, pernyataan itu dapat ditafsirkan sebagai upaya mempertahankan ruang pengaruh dalam konfigurasi politik baru.
Kedua penafsiran tersebut merupakan pembacaan politik, bukan bukti adanya kesepakatan tersembunyi.
Justru di sinilah letak persoalan mendasarnya: seberapa jauh seorang mantan presiden seharusnya mempertahankan pengaruh terhadap pemerintahan penggantinya?
Tidak ada larangan bagi mantan presiden untuk tetap berpolitik. Namun, demokrasi membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang memegang kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, dan kepada siapa pertanggungjawaban harus ditujukan.
Presiden yang sedang menjabat harus memiliki ruang untuk memimpin berdasarkan mandatnya sendiri, bukan sekadar mengelola warisan pengaruh pendahulunya.
Perdebatan mengenai pengaruh elite semakin kompleks ketika muncul perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkembangan yang diberitakan pada November 2026, aparat penegak hukum disebut tengah menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Kasus semacam ini, apabila terbukti melalui proses peradilan, bukan hanya persoalan pidana individual. Ia juga dapat memperlihatkan betapa berbahayanya ketika instrumen negara digunakan di luar mekanisme pengawasan yang sah.
Namun, penting untuk memisahkan analisis politik dari pembuktian hukum.
Kedekatan seseorang dengan pemerintahan sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatannya dalam tindak pidana. Begitu pula, hubungan politik dengan Jokowi tidak otomatis membuktikan adanya perintah, pengetahuan, ataupun tanggung jawab atas dugaan penyadapan.
Setiap tuduhan harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
Persoalan yang patut dibahas secara lebih luas justru menyangkut tata kelola kekuasaan: apakah lembaga negara cukup independen untuk bekerja berdasarkan hukum, atau masih rentan terhadap loyalitas personal dan persaingan antarkelompok elite?
Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari hubungan politik yang belum terbukti.
Sebab, negara hukum tidak boleh berubah menjadi arena pembalasan terhadap lawan politik. Sebaliknya, kedekatan dengan penguasa juga tidak boleh menjadi perlindungan dari pemeriksaan yang sah.
Kekuatan politik Jokowi tidak hanya bertumpu pada partai. Ia juga tumbuh melalui jaringan relawan yang memiliki ikatan emosional kuat dengan figur pemimpinnya.
Jaringan semacam ini menjadi bagian penting dalam demokrasi elektoral Indonesia. Mereka mampu menggalang dukungan, membentuk opini, dan mempertahankan popularitas tokoh bahkan setelah kontestasi selesai.
Tetapi loyalitas politik yang terlalu berpusat pada individu dapat menimbulkan persoalan ketika kritik terhadap tokoh dianggap sebagai serangan terhadap seluruh kelompok.
Dalam demokrasi yang sehat, loyalitas kepada pemimpin seharusnya tidak melampaui loyalitas kepada konstitusi dan kepentingan publik.
Partai politik pun semestinya tidak sekadar menjadi kendaraan bagi figur populer atau keluarga politik tertentu. Partai memiliki tanggung jawab melakukan kaderisasi, menawarkan gagasan, serta menyediakan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Jika seluruh energi politik hanya diarahkan untuk mempertahankan pengaruh seseorang, institusi demokrasi berisiko kehilangan fungsi utamanya.
Machiavelli mengajarkan pentingnya kemampuan membaca dan mengelola kekuasaan. Namun, demokrasi modern menuntut sesuatu yang lebih jauh: kekuasaan harus dapat dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kecerdikan mempertahankan pengaruh bukan ukuran tunggal keberhasilan seorang pemimpin.
Politik Indonesia kerap menyerupai meja perjamuan besar. Para elite dapat berganti tempat duduk, mengubah aliansi, bahkan bersalaman dengan bekas lawan. Tetapi kepentingan yang diperebutkan sering kali tetap sama: akses terhadap kekuasaan.
Dalam metafora itulah istilah kuliner politik Genk Solo menemukan maknanya.
Selama bertahun-tahun, Jokowi berhasil meramu popularitas, jaringan relawan, dukungan partai, serta kemampuan berkompromi menjadi kekuatan politik yang luar biasa.
Resep tersebut terbukti efektif mengantarkannya ke kursi presiden selama dua periode dan memperluas pengaruh politik keluarganya.
Kini, setelah kekuasaan nasional berpindah kepada Prabowo dan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden, daya tahan resep itu sedang diuji.
Apakah jaringan Solo akan bertransformasi menjadi kekuatan politik yang bekerja secara terbuka dalam sistem demokrasi? Ataukah tetap berusaha mempertahankan pengaruh melalui hubungan personal dan loyalitas yang sulit diawasi publik?
Jawabannya belum dapat dipastikan.
Yang jelas, Indonesia tidak boleh menggantungkan masa depan demokrasinya pada kecakapan satu keluarga, satu kelompok relawan, atau satu jaringan elite.
Demokrasi harus lebih besar daripada Jokowi, Prabowo, Gibran, maupun tokoh politik mana pun.
Rakyat tidak cukup hanya diberi kesempatan memilih setiap lima tahun. Mereka juga harus memiliki ruang untuk mengkritik, menuntut transparansi, dan mengawasi bagaimana kekuasaan dijalankan.
Sebab, keberhasilan seorang politisi memenangkan pemilu tidak selalu identik dengan keberhasilan membangun demokrasi yang berkualitas.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan menilai siapa yang paling lama duduk di meja kekuasaan, tetapi juga siapa yang bersedia meninggalkan sistem politik yang lebih sehat setelah dirinya pergi.
Pesta politik boleh berakhir. Para tamu boleh berganti. Namun, jangan sampai rakyat selamanya hanya menjadi penonton, sementara hidangan kekuasaan terus dibagi di antara kelompok elite yang sama.
───
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Analisis mengenai jaringan politik, dinasti kekuasaan, dan relasi antarelite tidak dimaksudkan sebagai tuduhan pidana terhadap pihak mana pun. Seluruh perkara hukum yang disebut tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah.
