TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian di tengah persiapan sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan terlaksana pada 2027.
Tenaga Ahli Satuan Tugas (Satgas) KNMP 2027, Haerul, mengingatkan agar perubahan kepemimpinan nasional tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat nelayan.
“Wapres boleh mundur, tetapi Satgas, tim mitra penilai, dan pendampingan KNMP 2027 harus tetap maju. Seluruh tahapan pekerjaan harus berjalan sesuai timeline dan target yang telah disusun. Jangan sampai dinamika jabatan maupun perubahan kepemimpinan menghambat agenda besar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” tegas Haerul dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi relevan setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, Presiden Prabowo menerima dan menghormati keputusan Gibran. Surat pengunduran diri itu juga disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR selanjutnya memproses pengisian jabatan tersebut sesuai mekanisme konstitusional.
Di tengah perkembangan politik tersebut, Haerul menegaskan bahwa persiapan pembangunan KNMP tidak boleh kehilangan momentum.
Menurutnya, Satgas KNMP 2027 tengah mempersiapkan penilaian terhadap 4.000 titik calon lokasi pembangunan kampung nelayan yang ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026.
Proses penilaian tersebut melibatkan 4.519 personel surveyor dengan dukungan sekitar 600 unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas KNMP 2027.
“Pertengahan Desember 2026 harus sudah rampung. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan tahapan perencanaan Detail Engineering Design (DED) dan persiapan pembangunan pada tahun 2027,” ujarnya.
Haerul menjelaskan, hasil penilaian calon lokasi akan menjadi fondasi pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027. Karena itu, seluruh tahapan verifikasi lapangan harus dilaksanakan secara objektif dan akurat.
Penilaian tidak hanya mempertimbangkan jumlah lokasi, tetapi juga potensi perikanan, aktivitas dan jumlah nelayan, kelembagaan koperasi, kepastian status lahan, akses transportasi, listrik, air bersih, serta dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
“Prinsipnya, pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Kita tidak ingin fasilitas yang dibangun nantinya tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan terbengkalai,” katanya.
Ia menekankan bahwa kualitas penilaian calon lokasi akan menentukan keberhasilan sekaligus keberlanjutan program KNMP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Haerul juga meminta seluruh unsur pelaksana, mulai dari Satgas KNMP 2027, tim mitra penilai, pendamping, surveyor, hingga unit kerja KKP, tetap bekerja profesional dan menjaga koordinasi.
“Target sudah disusun, timeline sudah ditetapkan, dan pekerjaan sudah berjalan. Maka seluruh tim harus tetap bergerak maju. Pertengahan Desember 2026 penilaian harus tuntas, perencanaan DED dilanjutkan, dan tahun 2027 kita siapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan,” pungkas Haerul.
Ia menegaskan, pergantian pejabat negara tidak seharusnya menghambat program pembangunan yang telah direncanakan, terlebih program yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.
