TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Dinamika politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026).
Langkah mengejutkan tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran dan bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran secara langsung mengutarakan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo tidak menolak permintaan tersebut. Presiden disebut juga telah memberikan sejumlah masukan kepada wakilnya.
Dengan demikian, Gibran belum resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden meskipun telah menyampaikan niat pengunduran diri.
Keinginan Gibran mundur tidak terlepas dari meningkatnya tekanan politik setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dilaporkan, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah. Persoalan itu kemudian menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar DPR mengambil langkah konstitusional.
Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa polemik kelayakan Gibran menjabat Wakil Presiden turut memperbesar ketegangan politik nasional, termasuk hubungan antara Presiden Prabowo dan kubu mantan Presiden Joko Widodo.
Namun, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti Wakil Presiden dapat langsung diberhentikan. Mekanisme pemakzulan harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Sebelum pernyataan Mensesneg disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi mengenai isu pengunduran diri Gibran.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat Wakil Presiden dan meminta semua pihak menunggu perkembangan resmi.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan bahwa pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
“Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa,” kata Jazilul.
Pertemuan Gibran dengan Prabowo menjadi perkembangan penting dalam perjalanan pemerintahan hasil Pilpres 2024. Keinginan mundur yang disampaikan langsung kepada Presiden membuka kemungkinan perubahan besar dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Meski demikian, keputusan politik tersebut belum menjadi pengunduran diri yang sah secara konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo dan perkembangan di parlemen. Apakah Gibran akan melanjutkan keinginannya untuk mundur, atau tetap mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan, masih menunggu kepastian resmi.
