TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berembus kencang di tengah menguatnya dukungan lintas fraksi DPR RI untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat.
Wacana tersebut mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024.
Kabar Gibran bakal mundur bahkan telah sampai ke telinga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Namun, ia mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut.
“Itu baru saya dengar sebagai isu, kalau soal sikapnya kita tunggu,” ujar Jazilul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isu tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul kabar Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta, untuk membicarakan pengunduran dirinya.
Namun, kabar pertemuan dan agenda tersebut belum terkonfirmasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang dimintai tanggapan seusai rapat paripurna memilih tidak berspekulasi.
“Selama belum ada pernyataan resmi, kita tunggu saja,” kata Puan.
Di sisi lain, langkah politik DPR mulai menunjukkan perkembangan. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota dewan telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan detikcom.
Menurut Mardani, dukungan tersebut berasal dari anggota berbagai fraksi secara perseorangan, bukan berarti seluruh fraksi telah mengambil keputusan resmi.
Dorongan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyebut hak menyatakan pendapat sebagai pilihan yang dinilai paling rasional untuk menindaklanjuti putusan MA.
Sikap senada datang dari anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, DPR tidak perlu lagi menggunakan hak angket karena persoalan yang diperdebatkan telah menjadi objek putusan pengadilan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan pilihan Gibran mundur ataupun digantikan harus ditempuh sesuai konstitusi.
“Keduanya bagus (mundur atau digantikan), yang jelas diproses sesuai konstitusi,” ujar Hermawi, Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga memastikan parlemen akan menindaklanjuti aspirasi terkait polemik Gibran setelah memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
Polemik ini menguat setelah MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat administrasi pencalonan wakil presiden.
Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai tindak lanjut terhadap kedudukan Gibran kini berada di ranah politik. Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan putusan MA tersebut tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai wakil presiden karena tahapan Pilpres 2024 telah selesai.
Secara konstitusional, hak menyatakan pendapat dapat diusulkan sedikitnya 25 anggota DPR. Namun, pengajuan usulan bukan berarti proses pemberhentian wakil presiden telah disetujui. Mekanisme tersebut masih harus melalui persyaratan dan tahapan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
