TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk terus bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru bertabrakan dengan penjelasan hukum dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran menyatakan akan memperjuangkan pembuktian ijazah melalui PTUN dan mengupayakan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Namun, Yusril menegaskan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran telah final dan tidak tersedia lagi upaya hukum dalam perkara tersebut.
Perbedaan pandangan itu mencuat pada Selasa (10/11/2026), beberapa jam setelah Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan selama sekitar 2,5 jam tersebut sebelumnya diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA mengenai dokumen pendidikannya.
Namun, Prasetyo membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Presiden justru memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Berbicara kepada wartawan di Istana Wakil Presiden pada Selasa sore, Gibran membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengaku mendapat saran langsung dari Prabowo agar tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui pengadilan.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran, sebagaimana dilansir Antara dan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan PK ke MA.
Ia mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak menginginkan persoalan dokumen pendidikannya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Namun, rencana Gibran tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menilai langkah membuktikan kembali keabsahan surat penyetaraan pendidikan melalui PTUN tidak lagi memiliki manfaat hukum karena substansi perkara telah diputus MA.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran juga telah final.
Dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan tersebut, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2019.
MA juga memerintahkan instansi penerbit mencabut surat tersebut. Pembatalan berlaku secara surut atau ex tunc, yakni sejak dokumen diterbitkan.
Yusril menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan PK dalam perkara tersebut karena bukan pihak yang berperkara. Adapun tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi MA.
Yusril turut menyinggung perkara lain yang masih berjalan di PTUN Jakarta, yang melibatkan Gibran sebagai tergugat intervensi.
Menurutnya, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat penyetaraan sesuai putusan MA, objek yang disengketakan dalam perkara PTUN tersebut tidak lagi ada.
Kondisi itu, menurut Yusril, dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menghentikan proses persidangan. Dengan demikian, rencana Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi di PTUN menghadapi persoalan hukum mendasar: surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal oleh MA.
