TheTapaktuanPost.com | Jakarta – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Anggota DPR dari delapan fraksi menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Para pengusul HMP diterima pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam wacana pemakzulan Gibran yang terus bergulir di Senayan.
Delapan fraksi tersebut berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.
Menariknya, Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, turut menghadiri pertemuan tersebut. Kehadirannya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi perhatian publik.
Saan menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR yang penggunaannya harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Saan menegaskan pimpinan DPR akan memeriksa dasar hukum, argumentasi, jumlah pengusul, serta keterwakilan fraksi sebelum membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR.
Dukungan terhadap HMP juga semakin terbuka setelah Fraksi PDIP secara bulat menyepakati penggunaan hak tersebut. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyatakan keputusan diambil melalui rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari 110 anggotanya.
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi,” kata Utut di Kompleks Parlemen.
Utut menyebut langkah tersebut merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
Menurut Khozin, lebih dari 50 anggota DPR telah mendukung pengajuan tersebut. Dukungan itu berasal dari berbagai fraksi dan disebut telah meluas hingga delapan fraksi.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga membenarkan sekitar 50 legislator telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Persoalan yang semula menjadi sengketa administrasi pendidikan kini berkembang menjadi perdebatan mengenai persyaratan konstitusional jabatan wakil presiden.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya.
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Untuk mengajukan pendapat pemberhentian kepada Mahkamah Konstitusi, DPR harus memperoleh dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Dengan demikian, pertemuan delapan fraksi dan pengajuan HMP merupakan tahap awal dari proses konstitusional yang masih panjang.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan DPR dalam memproses usulan tersebut, termasuk apakah dukungan lintas fraksi akan berlanjut hingga pengambilan keputusan resmi di rapat paripurna.
