TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Bobroknya kinerja PDAM yang kini berstatus Perumda Tirta Naga Tapaktuan kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun Buku 2023 yang dirilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PDAM Tirta Naga hanya memperoleh nilai 2,26 dan masuk kategori “Kurang Sehat” warna kuning.
Dengan posisi peringkat ke-17 dari 21 PDAM Se-Aceh, Aceh Selatan hanya bertengger sedikit di atas PDAM Simeulue, Kota Lhokseumawe dan Aceh Barat yang masuk kategori “Sakit” warna merah.
Meski kondisinya membaik dibanding dua tahun sebelumnya, ketika Tirta Naga berstatus “Sakit” peningkatan yang terjadi dinilai belum cukup. Dalam tiga tahun terakhir, nilai kinerja PDAM Tirta Naga naik dari 2,08 pada 2021 menjadi 2,26 pada 2023, naik hanya 0,18 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan, tetapi belum menyentuh persoalan mendasar di tubuh perusahaan milik daerah tersebut.
Salah satu persoalan paling serius adalah rendahnya cakupan layanan. Hingga akhir 2023, PDAM Tirta Naga baru mampu melayani 14,54% penduduk Aceh Selatan. Artinya, lebih dari 85% warga masih mengandalkan sumur, air hujan, atau sumber lain di luar layanan resmi. Kinerja ini jauh tertinggal dari daerah lain, bahkan daerah terpencil seperti Simeulue yang cakupan air perpipaannya mencapai 27% dan Aceh Barat yang mencapai hampir 25%.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah kehilangan air atau non-revenue water (NRW). Tingkat kebocoran atau pencurian air PDAM Tirta Naga tercatat mencapai 39,47%.
Meski lebih baik dari beberapa PDAM lain yang kebocorannya mencapai 70–80%, angka ini tetap masuk kategori buruk karena hampir separuh air yang diproduksi hilang dan tidak menghasilkan pendapatan. Jika persoalan kebocoran belum diatasi, investasi secanggih apa pun akan tetap bocor di tengah jalan.
Ironisnya, penagihan pelanggan pun belum efektif. Efektivitas penagihan PDAM Tirta Naga hanya 47,16%, artinya lebih dari separuh pelanggan tidak membayar tepat waktu. Padahal dari sisi tarif, PDAM Aceh Selatan sebenarnya sudah memenuhi standar Full Cost Recovery (FCR). Tarif rata-rata air sebesar Rp3.471 per meter kubik sudah lebih tinggi dari biaya produksi air sebesar Rp2.982. Ini menunjukkan bahwa persoalan Tirta Naga bukan di tarif, melainkan pada manajemen dan disiplin pelanggan.
Jika dibandingkan PDAM berkinerja sehat di Aceh, jurangnya terasa sangat lebar. PDAM Tirta Krueng Peusangan Bireuen yang menempati peringkat pertama berhasil mencetak skor 3,63 diikuti Tirta Daroy Banda Aceh (3,54) dan Tirta Mountala Aceh Besar (3,43), dengan cakupan pelayanan, penagihan, dan tingkat kebocoran air yang jauh lebih baik.
Keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa PDAM daerah bukan mustahil dikelola secara profesional dan berdaya guna.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sejumlah pakar menilai bahwa PDAM Tirta Naga membutuhkan langkah korektif yang serius. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga didesak untuk turun tangan lebih jauh, tidak sekadar menjadi pemegang saham, tetapi aktif mengawal efisiensi dan pelayanan PDAM. Audit operasional dan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembenahan dilakukan bukan sekadar administratif, tetapi betul-betul menyentuh akar masalah.
Perlu upaya restrukturisasi manajemen, penurunan tingkat kebocoran, digitalisasi pencatatan meter, hingga penertiban sambungan liar. Selain itu, perluasan jaringan pelayanan harus menjadi program prioritas agar hak masyarakat atas air bersih tidak hanya berjalan di atas kertas.
Hari ini, nasib lebih dari 200 ribu penduduk Aceh Selatan bergantung pada keberanian PDAM dan pemerintah mengambil keputusan yang tegas. Jika stagnasi ini dibiarkan, Tirta Naga terancam kembali masuk kategori “Sakit”, meninggalkan kabupaten ini dalam keadaan darurat air bersih berkepanjangan.
Direktur Perumda Tirta Naga, Abdillah, sejauh ini belum berhasil dimintai konfirmasi dan untuk perimbangan berita upaya tersebut akan terus diupayakan pada kesempatan berikutnya.
