TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, meyakini Pemkab Aceh Selatan akan mampu mengatasi deficit anggaran yang kini telah mencapai angka Rp100 miliar lebih di tahun anggaran 2025 yang ditutupi dengan estimasi penerimaan anggaran transfer daerah sumber APBN, dana hibah, bantuan provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika dikalkulasikan seluruhnya, maka dana transfer daerah dari pusat ditambah dana hibah dan bantuan provinsi serta PAD di estimasi totalnya antara Rp1,4 triliun – Rp1,5 triliun. Atas dasar itu, kami memprediksi kondisi keuangan Aceh Selatan akan kembali stabil tahun 2025,” kata T. Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat (10/1/2025).
Informasi dihimpun pihaknya, sambung Sukandi, total dana transfer daerah sumber APBN tahun 2025 yang akan diterima Pemkab Aceh Selatan mencapai Rp1,1 triliun lebih. Dana transfer daerah ini terdiri dari, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, dana transfer daerah ini diperuntukkan untuk mendanai program otonomi khusus dan keistimewaan, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara pusat dan daerah, untuk mengurangi ketimpangan urusan pemerintah antar daerah, untuk mengurangi ketimpangan pelayanan publik, untuk memfasilitasi akses produk usaha mikro (kecil) serta untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan fiscal.
Selain itu, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Aceh Selatan juga akan menerima bantuan dari provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Aceh Selatan juga akan mendapatkan dana hibah dengan estimasi mencapai Rp120 miliar lebih. Estimasi itu diperoleh dengan membandingkan dana hibah yang diterima Aceh Selatan tahun anggaran 2024 mencapai Rp111 miliar lebih.
“Jika PAD Aceh Selatan dapat dimaksimalkan atau dioptimalkan capaiannya dari rencana target Rp254 miliar dapat terealisasi saja sekitar 70 persen atau sekitar Rp195 miliar. Maka tak mustahil kondisi keuangan Aceh Selatan akan menjadi stabil atau sehat Kembali di tahun 2025,” kata T. Sukandi dalam paparan analisisnya.
Sebelumnya, perwakilan aktivis mahasiswa, Muhammad Hasbar, saat beraudiensi dengan anggota DPRK Aceh Selatan baru-baru ini mengungkapkan bahwa, keuangan Aceh Selatan tahun 2021 ditengah pandemi Covid-19 tercatat mengalami deficit mencapai Rp69 miliar. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi Rp18 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit LHP BPK RI tahun 2023 angka deficit justru naik signifikan mencapai Rp142 miliar lebih.
“Kondisi deficit keuangan daerah semakin diperparah dengan tidak maksimalnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Solusinya tentu ke depan harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui bahwa, dalam rangka mencari solusi terkait persoalan keuangan daerah yang terus digerogoti deficit parah, Komisi II bersama pimpinan DPRK Aceh Selatan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Rabu (8/1) lalu.
Usai mendengar unet-unet yang disampaikan perwakilan masyarakat, Ketua DPRK Rema Mishul Azwa bersama anggota dewan Alja Yusnadi serta jajaran anggota dewan yang hadir lainnya menyepakati memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melurus dan menuntaskan persoalan defisit daerah.
“DPRK Aceh Selatan fokus menuntaskan persoalan defisit dan memanggil TAPD untuk mempertanyakan sirkulasi pemasukan dan pengeluaran anggaran serta penyebab defisit selama ini. Solusi satu-satunya, merasionalkan defisit dengan memangkas dana rutin sebesar 30 persen,” tegas Alja Yusnadi. []