TheTapaktuanPost | Pasie Raja. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tapaktuan, M. Haikal Qadri, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan. Desakan tersebut disampaikan Haiqal menyusul keluarnya hasil uji laboratorium terhadap makanan yang disediakan dapur MBG, yang mengandung cemaran mikroba berbahaya sehingga mengakibatkan siswa mengalami gejala keracunan makanan.
“Kalau sudah terbukti mengandung bakteri berbahaya, ini bukan lagi kelalaian biasa. Harus ada tindakan tegas, termasuk penutupan permanen,” kata Haikal kepada wartawan di Tapaktuan Rabu, (18/3/2026).
Diketahui, dapur MBG yang mendistribusikan makanan di Kecamatan Pasie Raja dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujung Padang Asahan. SPPG ini berada di bawah naungan Yayasan Ruang Kito Basamo (RKB).
Haikal juga menyoroti bahwa penyedia tersebut diduga belum mengantongi Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib dalam penyelenggaraan program MBG.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan untuk anak-anak wajib memiliki standar tinggi dalam menjaga kualitas, mulai dari bahan baku hingga distribusi.
“Program ini niatnya sangat baik dari pemerintah pusat. Jangan sampai karena kelalaian di lapangan, program yang baik ini tercoreng,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah sebanyak 18 siswa, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA di Kecamatan Pasie Raja, mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Sebanyak 14 siswa harus menjalani perawatan intensif di UPTD Puskesmas Ujung Padang Rasian, sementara empat lainnya menjalani rawat jalan.
Gejala yang dialami para korban antara lain sakit perut hebat, mual, muntah, serta bentol kemerahan disertai rasa gatal. Menu makanan yang dikonsumsi meliputi bakso, mie goreng, susu, roti, telur ayam, telur itik asin, serta minuman es kacang.
Haikal menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG di Aceh Selatan. Ia meminta agar penyedia yang terbukti lalai tidak lagi diberi kesempatan untuk beroperasi.
“Tutup saja dan ganti dengan penyedia yang lebih berkualitas. Ini menyangkut keselamatan anak-anak generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak menganggap insiden ini sebagai hal biasa, mengingat anggaran MBG berasal dari uang rakyat. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu, kata dia, merupakan upaya penting dalam meningkatkan gizi anak-anak.
“Program ini harus kita dukung penuh, tapi pelaksana di lapangan harus bertanggung jawab. Jangan sampai niat baik pemerintah justru berujung pada kejadian seperti ini,” sesal Haikal.
Menurutnya, jika tragedi ini dibiarkan berlalu, yang dikorbankan bukan hanya para korban keracunan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
HMI Cabang Tapaktuan menyatakan akan terus mengawal program ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual muda dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Aceh Selatan resmi mengumumkan hasil uji sampel makanan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) pangan yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM), dari lima sampel makanan yang diuji ditemukan adanya cemaran mikroba berbahaya, yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Salmonella. Temuan ini mengindikasikan bahwa makanan tersebut tidak memenuhi syarat keamanan pangan.
“Menjadi pedoman, bahan masukan, dan sebagai tindak lanjut bagi instansi dan pengambil kebijakan terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten yang juga Plt. Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra di Tapaktuan, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan, hasil uji laboratorium ini akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait guna memastikan kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan dan penyelenggaraan program MBG di wilayah tersebut.
Satgas juga mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan standar kebersihan, keamanan pangan, serta pengawasan distribusi makanan kepada masyarakat. **
