Gandeng Ulama, Panwaslih Aceh Selatan Perkuat Pengawasan Pemilu 2029

TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan menggandeng Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk memperkuat pengawasan Pemilu 2029.

Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai syariat Islam, sekaligus mencegah praktik politik uang, penyebaran hoaks, dan pelanggaran pemilu.

Bacaan Lainnya

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Deri Friadi, dan Ketua MPU Aceh Selatan, Tgk. H.T. Armiya Ahmad, di Aula MPU Aceh Selatan, Senin (16/11/2026).

Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Deri Friadi, menegaskan kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan langkah strategis untuk memperluas pengawasan pemilu dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Menurut Deri, keberhasilan pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan penyelenggara. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam konteks Aceh, ulama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan moral dan perilaku sosial masyarakat. Karena itu, Panwaslih memandang keterlibatan MPU dapat menjadi kekuatan penting dalam menanamkan kesadaran politik yang sehat.

Melalui kerja sama ini, Panwaslih dan MPU akan bersinergi memberikan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan pemilu, terutama menyangkut pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penolakan terhadap praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Sementara itu, Ketua MPU Aceh Selatan, Tgk. H.T. Armiya Ahmad, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam, terutama nilai amanah, kejujuran, dan keadilan.

Pendekatan keagamaan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak mudah terpengaruh politik uang, provokasi, maupun informasi bohong yang kerap muncul dalam dinamika politik.

Kerja sama kedua lembaga juga diarahkan untuk memperluas pendidikan pemilih, mendorong pengawasan partisipatif, serta memanfaatkan jaringan dan sumber daya masing-masing lembaga menjelang Pemilu 2029.

Adapun pelaksanaan program secara teknis akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan kedua pihak.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslih Aceh Selatan, Basar Mulyadi; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Masrafit; Koordinator Sekretariat, Ida Ema Afliza; para wakil ketua MPU; Kepala Sekretariat MPU Aceh Selatan, Hamdani, S.Pd.; serta jajaran kedua lembaga.

Melalui kolaborasi ini, Panwaslih berharap pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada penindakan pelanggaran, tetapi juga diperkuat melalui pencegahan sejak dini dengan membangun kesadaran moral dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pos terkait