TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Aceh, Adi Samridha, mengingatkan semua pihak agar tidak mengusik sikap masyarakat Kecamatan Samadua yang menolak rencana kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah mereka. Ia menegaskan, penolakan tersebut merupakan hak konstitusional warga yang wajib dihormati, bukan justru dihadapi dengan intimidasi maupun tindakan provokatif.
Pernyataan itu disampaikan Adi menyusul perusakan sejumlah baliho penolakan tambang yang sebelumnya dipasang masyarakat di sepanjang jalan nasional kawasan Samadua. Tindakan tersebut dinilainya telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Saya kira keinginan warga Samadua menolak masuknya tambang di Samadua perlu kita hormati. Itu hak konstitusi,” kata Adi kepada TheTapaktuanPost.com di Tapaktuan, Senin (9/11/2026).
Menurut Adi, masyarakat memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap setiap rencana kegiatan yang dinilai dapat memengaruhi lingkungan, sumber penghidupan, dan masa depan wilayah tempat mereka tinggal.
Hak tersebut, lanjutnya, memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 65 ayat (1) undang-undang tersebut menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara Pasal 70 ayat (1) memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan dasar hukum itu, Adi menilai masyarakat berhak menyampaikan keberatan, melakukan pengawasan sosial, mengorganisasi aspirasi, hingga mengadukan rencana kegiatan yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Karena itu, ia menyayangkan tindakan perusakan atribut penolakan tambang yang dipasang warga. Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam aspirasi masyarakat.
“Merusak atribut warga yang menolak tambang di Samadua itu telah membuat kegaduhan. Semua harus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, meskipun mungkin ada pihak lain yang memiliki pandangan berbeda,” tegasnya.
Adi mengingatkan, persoalan tambang di Samadua tidak boleh berkembang menjadi pertentangan antarsesama warga. Kehadiran investasi, menurutnya, semestinya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru merusak hubungan sosial dan persaudaraan yang telah lama terjalin.
Ia meminta pihak yang mendukung rencana pertambangan agar mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan tindakan yang dapat memancing ketegangan. Sebaliknya, masyarakat yang menolak tambang juga diharapkan tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Lebih jauh, Adi mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak mengabaikan suara masyarakat Samadua dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait rencana investasi pertambangan.
Menurutnya, kepentingan ekonomi dan investasi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan lingkungan maupun keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan kepentingan warga yang selama ini menggantungkan kehidupan pada lingkungan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Yang terpenting, jangan ada pemaksaan kehendak. Kita ingin Samadua tetap aman, damai, dan masyarakatnya tetap bersatu. Aspirasi warga harus didengar dan dihormati,” pungkas Adi.
