TheTapaktuanPost | Trumon. Sudah tiga hari ribuan masyarakat Kemukiman Bulohseuma, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, terkurung total tanpa akses dan tanpa bantuan pemerintah. Hujan lebat sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan badan jalan terputus dan beberapa jembatan ambruk diterjang banjir besar. Akses dari dan menuju ke kawasan terpencil tersebut lumpuh total.
Lismadi, salah seorang warga setempat, menuturkan, ruas jalan Provinsi lintasan Trumon–Bulohseuma-Kuala Baru Singkil tersebut putus total akibat diterjang banjir pada Selasa (25/11/2025). Hujan lebat mengakibatkan derasnya arus sungai yang terus menggerus badan jalan dan merusak dua jembatan vital: Jembatan Suak Toben dan Ie Timah.
“Badan jalan yang terputus total diterjang banjir sepanjang lebih kurang 30 meter. Lalu diperparah lagi dengan ambruknya dua unit jembatan. Akses ke Bulohseuma lumpuh total,” kata Lismadi saat dihubungi dari Tapaktuan, Kamis (27/11/2025).
Tak hanya itu, bencana alam juga mengakibatkan aliran listrik di seluruh wilayah Bulohseuma juga padam selama tiga hari tiga malam. Warga kini benar-benar terisolasi—bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara perhatian negara.
“Sudah tiga hari kami terkurung. Sampai hari ini belum ada bantuan pemerintah yang masuk,” ungkap Lismadi.
Ironisnya, meski pada Rabu kemarin Wakil Bupati Aceh Selatan H. Baital Mukadis bersama jajaran pejabat lainnya sempat meninjau lokasi kerusakan, mereka hanya berhenti di titik jalan dan jembatan yang putus. Tak satu pun pejabat kabupaten benar-benar menembus wilayah Buloh Seuma yang terisolasi.
“Mereka hanya lihat jalan dan jembatan yang putus saja, tidak satu pun masuk melihat kondisi warga di Bulohseuma yang tengah menghadapi ancaman kelaparan dan akses layanan kesehatan,” ujar Lismadi dengan nada kecewa.
Menurutnya, hingga kini pejabat yang benar-benar berhasil mencapai wilayah terisolasi hanyalah Camat Trumon dan Kapolsek setempat. Sementara pemerintah kabupaten yang memegang kendali utama penanganan bencana justru tak kunjung hadir di tengah warga yang terjepit.
Di lapangan, kebutuhan dasar warga kian kritis. Persediaan pangan menipis, air bersih terbatas, layanan kesehatan lumpuh total, dan jalur distribusi benar-benar terputus. Masyarakat hidup dalam kondisi darurat tanpa kepastian kapan bantuan akan tiba.
“Tiga hari terisolir tanpa bantuan bukan sekadar bencana alam ini adalah potret telanjang kelambanan negara di hadapan warganya sendiri yang tengah menghadapi kesulitan,” kritik Lismadi.
Saat ini, sambung Lismadi, ribuan masyarakat sangat membutuhkan pasokan bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, warga juga mengharapkan kepada pemerintah menyediakan speedboat ataut rubber boat untuk sebagai solusi menghadapi kondisi terisolir.
“Warga sangat membutuhkan speedboat atau rubber boat untuk menyeberangi sungai dan badan jalan putus. Terutama sekali untuk mempercepat evakuasi jika sewaktu-waktu ada warga yang sakit,” ujarnya.
Di tengah situasi yang makin genting ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tapaktuan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera menetapkan status darurat bencana banjir. Desakan itu menyusul kondisi di lapangan yang kian memburuk dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan warga di sejumlah kecamatan.
Ketua Umum HMI Cabang Tapaktuan, M. Haikal Qadri, menilai pemerintah daerah hingga kini masih bergerak lamban, reaktif, dan minim keberpihakan terhadap korban, meski banjir telah merendam permukiman, memutus akses transportasi, menghancurkan lahan pertanian rakyat, serta mengancam serius ketahanan pangan.
“Situasinya sudah darurat, tapi respons pemerintah masih setengah-setengah. Kalau kondisi seperti ini belum dianggap darurat, lalu apakah mau tunggu sampai ada korban jiwa dulu?” tanya Haikal.
Menurutnya, penetapan status darurat bukan sekadar simbol administratif, melainkan pintu pembuka akses terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), percepatan distribusi logistik, hingga dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. HMI menyoroti buruknya manajemen penanganan bencana di wilayah terdampak seperti Trumon, Bakongan, Kota Bahagia, hingga Kemukiman Bulohseuma yang kini terisolasi total akibat putusnya ruas jalan provinsi.
Warga di wilayah-wilayah itu dilaporkan mulai kesulitan mendapatkan air bersih, bahan pangan, serta layanan kesehatan. Sementara bantuan belum menjangkau secara merata.
Lebih jauh, HMI menegaskan banjir yang terus berulang di Aceh Selatan tak bisa lagi dianggap sebagai bencana alam semata. Mereka menduga bencana ini berkaitan dengan kerusakan lingkungan, pembukaan lahan besar-besaran, serta tata kelola ruang yang amburadul dan sarat kepentingan.
“Kalau pemerintah terus menutup mata terhadap kerusakan hutan dan aktivitas perusahaan yang merusak daerah resapan air, maka banjir akan menjadi agenda tahunan penderitaan rakyat,” kata Haikal.
HMI memperingatkan, jika pemerintah daerah tetap bersikap lamban dan tidak segera menetapkan status darurat, maka krisis kemanusiaan berpotensi meluas, terutama di wilayah-wilayah yang kini telah terputus dari akses logistik.
