TheTapaktuanPost | Banda Aceh. Sosiolog yang juga Guru Besar Universitas Syiah Kuasa (USK) Banda Aceh Prof Dr Ahmad Humam Hamid MA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermalukan Aceh melalui penanganan kasus Izil Azhar alias Ayah Merin.
Ia menilai penanganan kasus gratifikasi yang melibatkan Ayah Merin tidak seharusnya dilihat dari perspektif hukum semata, tapi harus juga dilihat dari perspektif sosial karena saat itu Aceh dalam masa transisi pascadamai, yaitu dari perang ke perdamaian.
Seperti diketahui, Aceh kembali menjadi sorotan setelah KPK menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin, mantan petinggi GAM wilayah Sabang yang juga orang kepercayaan Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh di Banda Aceh pada 25 Januari 2023.
Ayah Merin yang berstatus tersangka ditangkap setelah menjadi buronan KPK sejak 2018 dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 sebesar Rp 32,45 miliar.
“Kasus itu harus dilihat dalam perspektif transisi. Dari ekonomi perang ke ekonomi damai yang belum jelas benar bagaimana bentuk kesejahteraan kepada eks kombatan, anak yatim, janda konflik saat itu,” kata Humam dilansir Harian Serambi Sabtu (18/2/2023) menanggapi penangkapan Ayah Merin oleh KPK.
Humam menegaskan bahwa apa yang disampaikannya tersebut tidak dalam rangka membela Ayah Merin, apalagi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Sebagai sosiolog, ia hanya melihat dari sisi bagaimana pemerintah pusat memperlakukan Aceh.
“Jadi menurut saya, sebaiknya (kasus) ini dihentikan. Ini sosiologis, saya tidak bicara hukum. Dan kadang-kadang sosiologis ini lebih penting daripada hukum. Saya juga tahu Izil bukan manusia hebat dan baik sekali. Tetapi ia punya tanggung jawab. Itu yang saya hormati,” ungkap Humam.
Untuk diketahui, Humam Hamid adalah salah satu tokoh Aceh yang ikut bertarung melawan Irwandi Yusuf pada Pilkada 2006, yang merupakan Pilkada pertama di Aceh pascadamai dan pilkada pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung.
Kala itu, Humam Hamid yang berpasangan dengan Hasbi Abdullah melalui jalur partai politik (PPP) serta juga mendapat dukungan GAM terpelajar, kalah melawan pasangan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar, yang maju dari jalur independen dan mendapat dukungan dari GAM lapangan.
Beda SBY dengan Jokowi
Prof Humam Hamid menjelaskan, dalam konteks penanganan kasus, Presiden Jokowi dan KPK tidak ada kaitan.
Akan tetapi, terang Humam, publik Aceh akan memiliki dua memori berbeda terhadap pemerintah pusat dalam menjaga harkat dan martabat Aceh.
“Pada masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dia berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan Aceh. Pada masa Pak Jokowi, walaupun ini korupsi disebut atau apapun namanya, ini adalah mempermalukan Aceh,” tegas Humam.
Menurut Humam, apa yang dilakukan Ayah Merin saat itu adalah sebuah upaya menjaga perdamaian yang masih muda. Bahkan di sisi lain, Ayah Merin juga menjaga agar senjata dan bom sisa konflik tidak meledak karena persoalan kesejahteraan.
“Kalau kasus ini berlanjut dan Izil (Ayah Merin) dihukum, apapun ceritanya uang itu mengalir ke banyak orang. Kecil sekali uang Rp32 miliar yang terlibat banyak orang itu dipertaruhkan untuk sebuah perdamaian dan masa depan Indonesia,” tambah dia.
“Pada masa itu, GAM sangat beda. (Kasus Ayah Merin) ini narasinya bukan korupsi seperti (yang dilakukan pejabat) saat ini. Kalau pun ada, lebih kepada uang keamanan yang biasa dipraktikkan eks kombatan masa perang,” ujar Humam.
“Apalagi pada masa itu ada beberapa eks kombatan ada yang menjadi pejabat, ada Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPR. Itu artinya, ada beban besar kepada petinggi GAM untuk mencari cara bagaimana menenangkan eks kombatan walaupun sesaat,” katanya.
Karena itu, Humam berharap pegiat anti korupsi di Aceh agar jeli melihat kasus ini dan memahami konstruksi persoalannya.
“Saya anti juga dengan koruptor. Tangkap aja koruptor. Tapi ini lain, di sini ada konteks perdamaian,” ucapnya lagi.
Di samping itu, Humam juga sangat yakin Irwandi Yusuf tidak terlibat.
Namun apabila kasus ini dikaitkan dengan korupsi, maka Irwandi sebagai mantan gubernur Aceh juga harus ditangkap.
“Saya duga Irwandi tidak terlibat. Saya haqqul yakin. Dan untuk menangkap Ayah Merin, itu Irwandi harus ditangkap. Jika ini korupsi, Irwandi harus ditangkap. Ini tidak benar. Saya juga mendengar Irwandi tidak memerintahkan Ayah Merin,” tutup Humam.
