TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Sekda Aceh Selatan, H. Nasjuddin S.H, berjanji segera akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk memaksimalkan penanganan ancaman wabah virus corona (Covid-19) di daerah itu yang diproyeksikan diatas Rp. 10 miliar.
Penegasan itu disampaikan Sekda H. Nasjuddin S.H dihadapan advokat Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH JKA) saat beraudiensi terkait kebijakan anggaran yang akan di keluarkan Pemkab Aceh Selatan dalam penanganan Covid-19, di ruang kerja Sekda Aceh Selatan, Tapaktuan, Senin (30/3/2020).
Perwakilan advokat LBH JKA yang hadir antara lain, M. Nasir S.H, M.Taufik Zas S.H M.Kn, Murdani S.H, dan Revi Afrizal S.H.
Pertemuan ini juga turut dihadiri Ketua sementara DPRK Aceh Selatan Amiruddin, Wakil Ketua II T. Bustami dan dua orang anggota dewan yakni Hadi Surya S.TP M.T dan Siska Elviandi Rajo Evi.
Sekda Aceh Selatan H. Nasjuddin S.H menyatakan, pihaknya segera akan mengatur ulang rencana penempatan pos anggaran melalui APBK tahun 2020 dalam menangani musibah ancaman pandemi Covid-19 ini.
“Jumlah anggaran yang akan digelontorkan kemungkinan diatas Rp. 10 miliar lebih sumbernya beragam mulai dari dana SPPD seluruh instansi dibawah jajaran Pemkab hingga pengunaaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 yang juga akan diserap. Karena Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan dana tersebut,” ungkap perwakilan LBH JKA, Revi Afrizal S.H memaparkan hasil audiensi dengan Sekda.
Menurutnya, langkah ini diambil Pemkab setempat mengingat kebutuhan anggaran untuk paramedis masih sangat kurang dari kebutuhan yang ada.
“Untuk pengadaan APD saja membutuhkan anggaran mencapai Rp. 4 miliar lebih. Karena penggunaan APD tersebut hanya untuk sekali pakai,” ujarnya mengutip penjelasan Sekda.
Selanjutnya, Pemkab Aceh Selatan juga akan memikirkan terkait skema pemenuhan kebutuhan pokok yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak baik secara sosial maupun ekonomi. Juga terhadap mereka pelaku usaha kecil kelas menengah ke bawah (UMKM).
Menurut pengakuan Sekda H. Nasjuddin, sambung Revi, pihak instansi terkait dijajaran Pemkab Aceh Selatan sedang mendata jumlahnya dan akan di sesuaikan dengan instruksi Plt. Gubernur Aceh terkait pemenuhan sembako terhadap masyarakat. Sehingga program yang akan di realisasikan ini bisa sekali jalan.
“Program ini tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Plt. Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran,” kata H. Nasjuddin sebagaimana dikutip advokat LBH JKA.
Siap Alihkan Aspirasi Dewan
Bak gayung bersambut, DPRK Aceh Selatan menyambut baik dan mendukung penuh program Pemkab Aceh Selatan tersebut. Bahkan, dewan justru mengusulkan agar anggaran yang akan di gelontorkan minimal harus mencapai Rp. 14 miliar.
“Kita berharap, anggaran yang akan digelontorkan minimal harus mencapai Rp. 14 miliar. Kita juga siap jika dalam pergeseran anggaran nantinya harus menggunakan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) atau dana aspirasi dewan. Kita berharap program ini sesegera mungkin di eksekusi dengan memangkas alur birokrasi yang kadang menyedot waktu lama,” ucap Hadi Surya dan Rajo Evi.
Ketua DPRK sementara Amiruddin juga menyatakan bahwa, dana SPPD DPRK Aceh Selatan dapat di alihkan untuk dijadikan sumber pendanaan penanganan Covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, juga membahas opsi yang akan diterapkan Pemkab Aceh Selatan, baik pemberlakuan protokol isolasi mandiri hingga penyediaan bangunan khusus yang akan digunakan sebagai tempat karantina sementara bagi warga yang baru pulang dari luar daerah terdampak.
Seluruh pemangku kepentingan akan di libatkan terutama TNI/Polri karena ketegasan yang tepat perlu diterapkan agar masyarakat paham betul tentang dampak penyebaran virus mematikan ini. Apalagi pemberlakuan jam malam pun sudah ditetapkan oleh Forkopimda Aceh.
LBH JKA, kata Revi, berpandangan bahwa hasil audiensi ini merupakan jawaban atas harapan masyarakat beserta paramedis di Aceh Selatan selama ini. Pihaknya berharap agar program ini segera di eksekusi dalam waktu dekat demi kepentingan ribuan rakyat daerah itu.
“Audiensi ini telah membuahkan hasil positif. Karena baik Pemkab maupun DPRK sudah sepakat dan komit memberikan perhatian serius masalah penanganan Covid-19 di daerah ini. Mari kita hilangkan ego sektoral dan kepentingan politik karena saat ini kita sedang berhadapan dengan persoalan wabah penyakit mematikan. Kita harus mengutamakan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.