TheTapaktuanPost | Gaza. Israel, pada Selasa (18/5/2021), kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza, sementara militan Palestina menembakkan roket ke Israel yang menewaskan dua pekerja Thailand di sebuah pabrik kemasan dan melukai tujuh lainnya.
Serangan ini merupakan lanjutan gelombang kekerasan yang telah berlangsung selama lebih dari dua minggu.
Serangan Israel itu meratakan gedung enam lantai di mana terdapat toko buku dan pusat pendidikan yang digunakan oleh sebuah universitas Islam dan perguruan tinggi lainnya, meninggalkan gundukan besar lempengan beton.
Banyak meja, kursi kantor, buku dan kabel-kabel komputer terlihat di puing-puing bangunan itu ketika sejumlah penghuni gedung mencari barang milik mereka.
Israel telah memperingatkan mereka sebelum melakukan serangan, sehingga memaksa mereka melarikan diri dalam kegelapan dini hari. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.
Sejumlah gedung-gedung hancur setelah serangan udara oleh Israel di tengah konflik bersenjata antara Israel dan Palestina di Kota Gaza.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan telah “terlibat aktif” dalam upaya mediasi untuk mencoba mengakhiri aksi kekerasan itu. PBB juga mengatakan telah mengirim lusinan truk bahan bakar, tetapi tidak ada bantuan dari badan bantuan di Gaza.
PBB juga telah menyampaikan keprihatinan terhadap serangan Israel yang menghantam infrastruktur sipil di Gaza, bersama dengan laboratorium uji medis Covid-19 dan fasilitas kesehatan lainnya.
AS Serukan Deeskalasi
Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, Senin (17/5/2021), mengatakan kepada para wartawan bahwa “kami ingin menurunkan ketegangan secepat mungkin,” tetapi Israel dan Hamas juga harus mengambil tindakan untuk mengakhiri aksi kekerasan.
“Cara paling efektif yang kami rasa dapat dilakukan adalah lewat diplomasi yang tenang dan intensif, dan ini yang menjadi fokus kami saat ini,” ujar Psaki.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam sebuah pernyataan video mengatakan “pertempuran tidak akan berhenti hingga tercapai ketenangan total dan berjangka panjang.” Ia menyalahkan Hamas atas eskalasi pertempuran Israel-Palestina yang terburuk sejak 2014.
Hamas memulai serangan roket delapan hari lalu sebagai tindakan pembalasan atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hak asasi oleh Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem. Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan 21 persen warga Arab minoritas di Israel melancarkan demonstrasi pada Selasa (18/5) sebagai solidaritas pada militan Hamas.
Di Reykjavik, Ibu Kota Islandia, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Israel telah memberikan informasi kepada Amerika tentang pengeboman pada Sabtu lalu (15/5) yang menarget sebuah gedung di Gaza yang menjadi kantor Associated Press dan beberapa kantor media lainnya.
Israel mengatakan menarget gedung itu karena Hamas juga melangsungkan operasi di gedung yang sama.
Blinken menolak menggambarkan informasi yang disampaikan Israel kepada AS. Dia mengatakan “hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat saya komentari.”
Presiden Joe Biden dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggarisbawahi dukungan bagi Israel untuk “membela diri terhadap serangan roket yang tidak pandang bulu,” tetapi mendorong Israel “untuk memastikan perlindungan warga sipil.”
“Presiden Biden menunjukkan dukungannya atas gencatan senjata dan membahas keterlibatan Amerika dengan Mesir dan mitra lainnya,” demikian pernyataan Gedung Putih.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sejak pertempuran berkecamuk pada 10 Mei lalu, sedikitnya 200 warga Palestina tewas, termasuk 59 anak-anak dan 35 perempuan. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan roket, termasuk seorang anak berusia enam tahun.
RI Desak PBB
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hari Selasa (18/5/2021) terbang ke New York untuk melangsungkan pertemuan tentang krisis Israel-Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sumber VOA di PBB mengatakan pertemuan itu akan berlangsung hari Kamis (20/5/2021).
Sebelumnya dalam debat terbuka tentang isu Israel-Palestina di Dewan Keamanan PBB akhir pekan lalu, Indonesia telah menyerukan agar PBB segera mengambil tindakan cepat untuk meredakan situasi di Timur Tengah, menghentikan semua tindakan permusuhan dan ilegal, dan memastikan agar Israel mematuhi aturan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dengan hal itu.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Mohammad K. Koba dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, “Dewan Keamanan PBB tidak dapat tinggal diam ketika dikonfrontir dengan ancaman terang-terangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Juga ketika terus terjadi aksi kekerasan serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, karena hal itu akan merusak kredibilitas dan legitimasi dewan.”
Indonesia Bertekad Hasilkan Keputusan Lebih Konkrit
Menggemakan pernyataan Organisasi Konferensi Islam OKI, Indonesia menyampaikan tekad “untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan di Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan gagal memenuhi fungsi tanggungjawabnya.”
Indonesia juga mengingatkan bagaimana menderitanya orang-orang di lapangan yang menghadapi langsung konsekuensi krisis yang terjadi ketika para diplomat menghabiskan waktu untuk berdebat.
“Situasi ini berpotensi memburuk dalam beberapa hari ke depan” dan terjadi di tengah situasi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19,” ujar Koba.
Untuk itu Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan menyerukan kepada Israel untuk tidak menghambat bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel dan kota Al Quds Al Sharif.
Merujuk pada pernyataan bersama Presiden Indonesia Joko Widodo, Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyidin Yassin, Duta Besar Indonesia Untuk PBB Mohammad K. Koba menggarisbawahi pentingnya upaya bersama untuk mencegah terulangnya kekejian serupa di masa depan.
“Presiden kami, bersama Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah menyerukan kepada kedua pihak untuk menerima kehadiran sementara masyarakat internasional di kota Al Quds, untuk memonitor penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegasnya.
Ditambahkan bahwa, “Perluasan permukiman ilegal, pemaksaan pengusiran dan penghancuran bangunan-bangunan milik Palestina – yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi penduduk di Wilayah Pendudukan Palestina – harus segera dihentikan karena “secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dengan hal itu, yang menjadi hambatan utama untuk mencapai resolusi damai.” (VOA)
