TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh Selatan menanggapi serius aksi gebrak meja Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan, Idrus TM, dalam rapat bersama PT Agro Sinergi Nusantara (ASN), sebuah perusahaan perkebunan sawit pada Selasa (7/10/2025) lalu.
Adi Darmawan menilai langkah emosional tersebut tidak akan memberi hasil nyata bila tidak diikuti dengan kebijakan konkret dan langkah politik yang terukur.
“Kami meragukan aksi gebrak meja itu akan membawa hasil positif. DPRK seharusnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai konflik berkepanjangan antara PT ASN dan masyarakat, bukan hanya membuat kegaduhan sesaat di ruang rapat gedung wakil rakyat itu,” ujar Adi Darmawan di Tapaktuan, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, hingga kini belum ada satu pun solusi konkret yang lahir, baik dari tim bentukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun dari lembaga legislatif daerah. Situasi itu membuat polemik PT ASN seperti “bola panas” yang hanya dimunculkan saat momentum politik atau saat publik mulai lupa.
“Sampai hari ini, tidak ada hasil nyata. Tidak ada penyelesaian administratif, tidak ada kepastian hukum, dan tidak ada jaminan bagi petani. Seolah-olah isu ini hanya dimunculkan ketika perlu, lalu lenyap begitu saja,” tegasnya.
Menurutnya, DPRK sebagai lembaga pengawasan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak masyarakat tidak dirampas oleh korporasi mana pun. Pembentukan Pansus dianggap penting agar ada pemetaan hukum, administratif, dan sosial yang menyeluruh terhadap konflik lahan yang sudah bertahun-tahun terjadi di wilayah Trumon dan sekitarnya.
“Jika DPRK sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat, maka langkah institusional seperti pembentukan Pansus adalah jalan satu-satunya. Jangan berhenti di simbol perlawanan, tetapi buktikan dengan kebijakan nyata,” kata Adi.
Apkasindo juga menyoroti lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mencari titik temu penyelesaian. Padahal, dampak sosial dan ekonomi dari konflik ini telah lama dirasakan petani sawit kecil di lapangan.
“Petani atau rakyat Trumon yang menjadi korban kehilangan akses ekonomi dan keadilan. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRK, tidak boleh hanya jadi penonton,” pungkas Adi Darmawan.
