TheTapaktuanPost | Magelang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, SE, Ak, mengikuti retret Nasional Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bersama seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia yang digelar oleh Lemhanas Republik Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama 5 hari sejak tanggal 15 –19 April 2026.
Selama mengikuti retret, para peserta yang berlatar belakang politisi dari berbagai partai politik (Parpol) yang kini sedang menduduki pimpinan DPRD se-Indonesia, digembleng untuk memperkuat kepemimpinan strategis, memperdalam wawasan kebangsaan, hingga merumuskan arah kebijakan daerah yang selaras dengan agenda Nasional.
“Materi pelatihan yang disampaikan bukan hanya diskusi biasa, tetapi ruang pembelajaran yang sangat penting. Banyak hal strategis yang bisa jadi pelajaran penting, terutama terkait kepemimpinan, sinergi pusat dan daerah, serta peran DPRD dalam mendorong pembangunan,” kata Rema Mishul Azwa, Kamis (16/4/2026).
Dia mengatakan, tantangan yang dihadapi daerah saat ini menuntut lembaga legislatif untuk lebih adaptif dan responsif. Karena itu, penguatan kapasitas pimpinan DPRD menjadi penting, terutama dalam menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Menurutnya, materi yang disajikan dalam retret KPPD tersebut dirancang sangat komprehensif, mulai dari kepemimpinan strategis hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan. Seluruhnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata daerah dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung cepat.
Agenda retreat ini juga dijadwalkan mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Bagi Rema, keikutsertaan dalam forum nasional ini bukan hanya pengalaman, melainkan bekal konkret untuk dibawa pulang ke Aceh Selatan. Ia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran DPRD agar lebih berdampak bagi masyarakat.
“Sepulang dari sini, tentu kami ingin memastikan fungsi DPRD berjalan lebih maksimal. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan semakin adaptif, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, sambung Rema, langkah memperkuat kapasitas kepemimpinan seperti ini dinilai menjadi penting.
“Retret ini, adalah titik pijak untuk memastikan bahwa DPRD tidak hanya hadir sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
