TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Pimpinan DPRK mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Selatan khususnya yang bermukim di wilayah Trumon Raya, meminta kepada DPRA tidak membatalkan proyek multiyear (tahun jamak) lanjutan pembangunan jalan Trumon (Bulohseuma) – batas Aceh Singkil yang telah diprogramkan dan segera akan ditenderkan oleh Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 ini.
“Kami mewakili masyarakat Aceh Selatan meminta kepada DPRA tidak membatalkan proyek multiyear Trumon-Singkil. Sebab masyarakat Aceh Selatan sangat membutuhkan kelanjutan pembangunan jalan tembus dari Bulohseuma-Singkil itu untuk membuka keterisolasian wilayah tersebut selama ini,” kata Wakil Ketua I DPRK Aceh Selatan, T. Bustami SE yang secara khusus menghubungi TheTapaktuanPost di Tapaktuan, Minggu (19/7/2020).
Informasi yang dihimpun pihaknya, ujar T. Bustami, pada Senin (20/7/2020) besok, DPRA telah menjadwalkan akan menggelar rapat badan musyawarah (Banmus) dengan agenda pembatalan sebanyak 12 paket proyek multiyears di seluruh Aceh sumber anggaran Otsus senilai Rp. 2,7 triliun.
Dari 12 paket proyek itu, sebutnya, dua paket proyek diantaranya adalah kelanjutan pembangunan jalan tembus dari Trumon (Bulohseuma) – batas Aceh Singkil yang ditargetkan akan rampung atau akan beroperasional pada tahun 2022 mendatang.
“Saya sebagai masyarakat yang juga sebagai pimpinan DPRK Aceh Selatan bermohon kepada unsure pimpinan dan seluruh anggota DPRA agar tidak membatalkan kegiatan proyek ini. Kami sangat berharap kelanjutan pembangunan jalan tembus Bulohseuma-Singkil ini dapat dilanjutkan untuk membuka keterisolasian wilayah Aceh Selatan khusus wilayah Bulohseuma tersebut,” pinta T. Bustami.
Menurutnya, pembangunan jalan tembus Trumon-Singkil ini merupakan dambaan dan harapan masyarakat Aceh Selatan khususnya masyarakat yang bermukim di Kemukiman Bulohseuma sejak puluhan tahun lalu. Masyarakat sangat berharap, ada kenang-kenangan atau “kue” dari sumber anggaran Otsus Aceh untuk menuntaskan pekerjaan jalan tembus tersebut.
Apalagi, sambungnya, kelanjutan perpanjangan alokasi anggaran Otsus untuk Aceh setelah berakhir tahun 2027 mendatang sampai saat ini belum ada sebuah kepastian apakah pengalokasiannya akan dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat.
Disamping itu, langkah Pemerintah Aceh memprogramkan proyek multiyears ini juga dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran belanja modal sumber APBA 2020 yang sampai saat ini masih 23 persen.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada para gubernur se-Indonesia saat menghadiri rapat percepatan penyerapan APBD tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020) lalu.
“Kita berharap momentum ini tidak di sia-siakan apalagi anggaran untuk itu telah dianggarkan. Sebab masyarakat sangat berharap ada ‘kue-kue’ otsus yang diprogramkan pemerintah yang memberi perhatian atau keberpihakan terhadap daerah. Makanya, kita minta kepada DPRA tolonglah di kaji kembali rencana pembatalan proyek multiyears tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya Aceh Selatan,” tegasnya lagi.
